Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar rapat koordinasi, di ruang Sadurengas Kantor Bupati Paser, dalam rangka menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan 2021-2025.
“Pemerintah Kabupaten Paser menargetkan angka kemiskinan di tahun 2021 turun hingga angka 7,5 persen,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Katsul Wijaya saat membuka rakor.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Paser memiliki komitmen dalam mengentaskan kemiskinan.Hal tersebut tercermin dari 5 misi Pemerintah Kabupaten Paser, 4 misi di antaranya mendukung pengentasan kemiskinan.
Menurutnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan di Paser mengalami penurunan dari 9,28 persen menjadi 8,95 persen. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung menurun meskipun sedikit mengalami perlambatan.
"Tantangan kedepan Pemerintah Kabupaten Paser adalah meningkatkan PDRB dari sektor non tambang menyosong Paser sebagai penopang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru," katanya.
Rakor penanggulangan kemiskinan tersebut di hadiri sejumlah perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menghadirkan nara sumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser Muksin, dan perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, Toton Dartono, S.Kom, ME.
"Pemkab Paser dalam menanggulangi kemiskinan memiliki strategi yang diterapkan dalam kebijakan," kata Kepala Bappedalitbang Paser, Muksin
Strategi tersebut di antaranya dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
Lebih lanjut ia jelaskan, modus atau cara yang bisa dilakukan melalui strategi tersebut yakni dengan menggelontorkan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, dan program lain yang meningkatkan ekonomi.
“Program dan Kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di antaranya bantuan pangan non tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan siswa miskin, dan jamkes PBI, dan bantuan perumahan,” kata Muksin.
Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan non tunai pada tahun 2019 telah diberikan kepada 14.608 rumah tangga. Bantuan PKH di 10 kecamatan yang telah dilaksanakan menelan dana Rp26 miliar lebih.
Selain itu ada juga bantuan siswa miskin berupa Bosda untuk SD sebesar Rp6 miliar lebih, beasiswa mahasiswa miskin berprestasi sebanyak 70 orang , D4/Sarjana sebanyak 59 orang (Rp3 juta/orang), untuk Diploma 3 sebanyak 11 orang, telah diberikan senilai Rp2,5 juta/orang.
Kemudian bantuan perumahan telah diberikan berupa rumah sederhana sehat (papan) sebanyak 130 unit, rumah sederhana sehat (beton) sebanyak 7 unit, rehab rumah sebanyak 20 unit dan rehab rumah akibat bencana sebayak 47 unit.
Sementara Perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, Toton Dartono, S.Kom, ME menjelaskan, selain program yang sudah dilakukan Pemkab Paser dalam penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa prinsip kebijakan yang perlu dijalankan.
“Di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabiltas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja yang produktif, menjaga iklim investasi,” ujarnya.(MC Kominfo Paser)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020