Pendamping profesional tingkat kecamatan dan desa Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (Pro-P2KPM) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur mendapat pembekalan untuk melakukan fasilitasi demi keberhasilan program.
m"Anggaran yang masuk desa berasal dari berbagai sumber, namun dalam pembekalan ini kita fokuskan pendampingan yang anggarannya dari APBD PPU, terutama untuk pos Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus," ujar Tenaga Teknis Kaderisasi dan SDM Program P2KPM Kabupaten PPU Lidjin Aulia di Penajam, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat pembekalan yang dikemas dalam acara penandatanganan kontrak kerja bagi Pendamping Profesional Desa Pro-P2KPM yang digelar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU.
Tahun 2020 sebanyak 30 desa yang tersebar pada empat kecamatan di PPU selain mendapat ana dDesa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD setempat, juga mendapat Bankeu Khusus senilai Rp200 juta per desa atau total mencapai Rp6 miliar untuk 30 desa.
Menurutnya, pengalokasian Bankeu Khusus ke desa merupakan bagian dari Program Pro-P2KPM sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan sesuai potensi dan kapasitas yang dimilikinya.
Ia melanjutkan pembangunan desa sudah semestinya diselenggarakan di atas paradigma peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraannya harus dilakukan untuk memperkuat tata kelola desa yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.
"Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek peningkatan kualitas hidup manusia yang menjadi peluang bagi desa untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan keterampilan," katanya.
Untuk itu, kata Lidjin lagi, pendamping desa dalam Program P2KPM ini setidaknya harus memiliki empat keterampilan, yakni sebagai moderator, motivator, fasilitator, dan mediator agar pembangunan di tingkat desa terus maju, bahkan mandiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
m"Anggaran yang masuk desa berasal dari berbagai sumber, namun dalam pembekalan ini kita fokuskan pendampingan yang anggarannya dari APBD PPU, terutama untuk pos Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus," ujar Tenaga Teknis Kaderisasi dan SDM Program P2KPM Kabupaten PPU Lidjin Aulia di Penajam, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat pembekalan yang dikemas dalam acara penandatanganan kontrak kerja bagi Pendamping Profesional Desa Pro-P2KPM yang digelar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU.
Tahun 2020 sebanyak 30 desa yang tersebar pada empat kecamatan di PPU selain mendapat ana dDesa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD setempat, juga mendapat Bankeu Khusus senilai Rp200 juta per desa atau total mencapai Rp6 miliar untuk 30 desa.
Menurutnya, pengalokasian Bankeu Khusus ke desa merupakan bagian dari Program Pro-P2KPM sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan sesuai potensi dan kapasitas yang dimilikinya.
Ia melanjutkan pembangunan desa sudah semestinya diselenggarakan di atas paradigma peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraannya harus dilakukan untuk memperkuat tata kelola desa yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.
"Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek peningkatan kualitas hidup manusia yang menjadi peluang bagi desa untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan keterampilan," katanya.
Untuk itu, kata Lidjin lagi, pendamping desa dalam Program P2KPM ini setidaknya harus memiliki empat keterampilan, yakni sebagai moderator, motivator, fasilitator, dan mediator agar pembangunan di tingkat desa terus maju, bahkan mandiri.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020