Mantan Gubernur Kaltim yang sekarang menjabat Anggota DPR RI pada Komisi VII, Awang Faroek Ishak (AFI) terbilang aktif pulang kampung.
Sebelumnya AFI juga melakukan reses bersama tiga orang legislator senayan Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, yakni dari Komisi II DPR RI, AUS Hidayat Nur dan Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddian, pada 23 Desember 2019, di Kantor Gubernur. Mereka melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I tahun 2019-2020.
Kali ini, AFI datang sendiri. Resesnya dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara bersama Pemprov Kaltim.
Terutama terkait perubahan UU Minerba, lingkungan hidup, pertambangan, pajak daerah terkait pertambangan batu bara, hingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kunjungan diterima di ruang sama. Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/1). Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi yang mewakili Plt Sekprov Kaltim menerima kunjungan.
"Kunjungan reses ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara bersama Pemprov Kaltim. Pak Awang Faroek ingin menyerap aspirasi dari daerah terkait rancangan UU Minerba," sebut Jauhar.
Semoga masukan yang disampaikan Pemprov Kaltim dapat diterima pemerintah pusat, sehingga ada regulasi yang dapat mengatur secara detil tentang pengelolaan SDA tidak terbarukan tersebut
Pada kesempatan itu, AFI juga memberikan saran dan masukan sesuai bidang yang ditangani Komisi VII DPR RI, diantaranya perlu dilakukan pembangunan infrastruktur secara konsisten (terus menerus), penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta melakukan transformasi ekonomi.
"Terima kasih atas perhatiannya dan ini merupakan tugas saya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaltim sebagai calon IKN dan jaga terus NKRI dalam kerangka kesatuan," ucap Awang Faroek.
Hasil pertemuan kemudian dituangkan dalam notulen untuk menjadi catatan dan kesepakatan bersama.
Tampak hadir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ence Ahmad Rafiddin Rizal, perwakilan Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Bappeda, Biro Ekonomi, Biro Hukum, Biro Infrastruktur dan Biro PPOD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Sebelumnya AFI juga melakukan reses bersama tiga orang legislator senayan Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, yakni dari Komisi II DPR RI, AUS Hidayat Nur dan Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddian, pada 23 Desember 2019, di Kantor Gubernur. Mereka melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I tahun 2019-2020.
Kali ini, AFI datang sendiri. Resesnya dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara bersama Pemprov Kaltim.
Terutama terkait perubahan UU Minerba, lingkungan hidup, pertambangan, pajak daerah terkait pertambangan batu bara, hingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kunjungan diterima di ruang sama. Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/1). Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi yang mewakili Plt Sekprov Kaltim menerima kunjungan.
"Kunjungan reses ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara bersama Pemprov Kaltim. Pak Awang Faroek ingin menyerap aspirasi dari daerah terkait rancangan UU Minerba," sebut Jauhar.
Semoga masukan yang disampaikan Pemprov Kaltim dapat diterima pemerintah pusat, sehingga ada regulasi yang dapat mengatur secara detil tentang pengelolaan SDA tidak terbarukan tersebut
Pada kesempatan itu, AFI juga memberikan saran dan masukan sesuai bidang yang ditangani Komisi VII DPR RI, diantaranya perlu dilakukan pembangunan infrastruktur secara konsisten (terus menerus), penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta melakukan transformasi ekonomi.
"Terima kasih atas perhatiannya dan ini merupakan tugas saya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaltim sebagai calon IKN dan jaga terus NKRI dalam kerangka kesatuan," ucap Awang Faroek.
Hasil pertemuan kemudian dituangkan dalam notulen untuk menjadi catatan dan kesepakatan bersama.
Tampak hadir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ence Ahmad Rafiddin Rizal, perwakilan Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Bappeda, Biro Ekonomi, Biro Hukum, Biro Infrastruktur dan Biro PPOD.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020