Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi di bidang belanja harus segera dilakukan untuk menghindari adanya inefisiensi anggaran yang pada akhirnya berpeluang menyebabkan tindakan korupsi.
Sri Mulyani menuturkan korupsi juga bisa berasal dari kesalahan pengalokasian belanja negara yang tidak tepat, tidak efisien, serta tidak efektif sehingga perlu segera dilakukan reformasi belanja.
"Kalau kita ingin maju ya belanja kita harus efisien, tepat sasaran, dan tidak dikorupsi. Jangan cuma tidak korupsi tapi masih salah desainnya,” katanya di Auditorium CBB Kantor Pusat DJP di Jakarta, Selasa.
Ia meminta kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk berkoordinasi dalam memperbaiki kualitas belanja pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam pengalokasian anggaran.
"Di era digital, Kemenkeu seharusnya bisa menggunakan data untuk memperbaiki policy, kinerja organisasi, dan memperbaiki institusi," ujarnya.
Ia menuturkan pihaknya akan terus memperbaiki sistem belanja pemerintah meskipun tidak mudah karena belanja negara dialokasikan ke kementerian dan lembaga memiliki target belanja yang berbeda-beda.
"Masing-masing tentu memiliki mekanisme yang terkadang sulit untuk mengkoordinasikan dari sisi konsistensinya dengan prioritas nasional," ujarnya.
Ia menjelaskan, reformasi belanja tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya adalah menciptakan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Tujuan kedua adalah berkaitan dengan efisiensi termasuk mengenai data yaitu supaya alokasi belanja pada tahun berikutnya tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya karena itu sudah dianggap sebagai standar biaya yang diperlukan bagi suatu institusi.
"Kalau suatu aktivitas sebenarnya hanya membutuhkan 100 dan itu datanya tiap tahun sudah ada, harusnya kita bisa mengatakan inilah standar biayanya untuk melakukan kegiatan itu jadi orang tidak perlu menganggarkan lebih tinggi dari yang seharusnya," jelasnya.
Menurutnya, meskipun tidak erat kaitannya dengan korupsi namun mekanisme kejelasan data itu dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian dana belanja baik ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Ia pun menegaskan bahwa transparansi tetap menjadi kunci dalam menyukseskan berbagai reformasi atau program yang dijalankan oleh pemerintah sebab melalui keterbukaan semua pihak bisa ikut mengawasi pengalokasian anggaran dan penggunaannya.
“Tapi ternyata tidak selalu otomatis, seperti biaya operasi sekolah sebetulnya setiap sekolah dengan alamatnya sudah bisa mengetahui mereka dapatnya berapa. Data itu harusnya powerful agar orang bisa mengeceknya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Sri Mulyani menuturkan korupsi juga bisa berasal dari kesalahan pengalokasian belanja negara yang tidak tepat, tidak efisien, serta tidak efektif sehingga perlu segera dilakukan reformasi belanja.
"Kalau kita ingin maju ya belanja kita harus efisien, tepat sasaran, dan tidak dikorupsi. Jangan cuma tidak korupsi tapi masih salah desainnya,” katanya di Auditorium CBB Kantor Pusat DJP di Jakarta, Selasa.
Ia meminta kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk berkoordinasi dalam memperbaiki kualitas belanja pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam pengalokasian anggaran.
"Di era digital, Kemenkeu seharusnya bisa menggunakan data untuk memperbaiki policy, kinerja organisasi, dan memperbaiki institusi," ujarnya.
Ia menuturkan pihaknya akan terus memperbaiki sistem belanja pemerintah meskipun tidak mudah karena belanja negara dialokasikan ke kementerian dan lembaga memiliki target belanja yang berbeda-beda.
"Masing-masing tentu memiliki mekanisme yang terkadang sulit untuk mengkoordinasikan dari sisi konsistensinya dengan prioritas nasional," ujarnya.
Ia menjelaskan, reformasi belanja tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya adalah menciptakan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Tujuan kedua adalah berkaitan dengan efisiensi termasuk mengenai data yaitu supaya alokasi belanja pada tahun berikutnya tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya karena itu sudah dianggap sebagai standar biaya yang diperlukan bagi suatu institusi.
"Kalau suatu aktivitas sebenarnya hanya membutuhkan 100 dan itu datanya tiap tahun sudah ada, harusnya kita bisa mengatakan inilah standar biayanya untuk melakukan kegiatan itu jadi orang tidak perlu menganggarkan lebih tinggi dari yang seharusnya," jelasnya.
Menurutnya, meskipun tidak erat kaitannya dengan korupsi namun mekanisme kejelasan data itu dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian dana belanja baik ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Ia pun menegaskan bahwa transparansi tetap menjadi kunci dalam menyukseskan berbagai reformasi atau program yang dijalankan oleh pemerintah sebab melalui keterbukaan semua pihak bisa ikut mengawasi pengalokasian anggaran dan penggunaannya.
“Tapi ternyata tidak selalu otomatis, seperti biaya operasi sekolah sebetulnya setiap sekolah dengan alamatnya sudah bisa mengetahui mereka dapatnya berapa. Data itu harusnya powerful agar orang bisa mengeceknya," ujarnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019