Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono melakukan pertemuan membahas kesiapan Provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan, Polda Kaltim harus punya langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menyambut Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim.
"Peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Penajam Paser Utara (PPU), di mata masyarakat ada kesan pembiaran. Kami meminta agar masalah ini diusut oleh kepolisian hingga tuntas agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari,” katanya di Samarinda, Senin.
Politisi yang pernah bergelut di bidang hukum kepolisian ini juga menerangkan bahwa kejadian di PPU tersebut awalnya adanya aduan masyarakat dan kemudian diprovokasi, hingga berlanjut ke perkelahian, penganiayaan yang menyebabkan kematian.
"Komisi I sebagai mitra kerja kepolisian tentu bersama-sama ingin mendalami masalah ini hingga ke akarnya. Kami berharap ke depan Kaltim bisa lebih kondusif, tentunya pihak keamanan dalam hal ini kepolisian memiliki peran penting mendukung hal itu,” ujar Jahidin.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono mengatakan, terkait persiapan IKN konsep dari pemerintah pusat masih terus berjalan, mempersiapan IKN yang smart city salah satunya.
"Tentu menjadi IKN akan menjadi kebanggaan kita bersama, karena untuk Indonesia yang kita cintai,” katanya.
Dia menambahkan untuk masalah konflik di PPU sudah menjadi tugas kepolisian untuk menindaklanjuti. Bahkan saat kejadian dari awal mulai pertikaian hingga akhir kejadian, pihak kepolisian berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
"Bahkan Presiden Jokowi sudah memanggil seluruh kapolda, mengingatkan agar menjaga kondusifitas dan menjaga dari konflik horizontal. Sebab hal itu akan menghambat upaya-upaya pembangunan,” ungkap Muktiono.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019