Bontang (ANTARA News Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur masih menyiapkan segala sesuatunya untuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang memasuki masa transisi pelimpahan pengelolaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama.
"Secara legal Kota Bontang telah memiliki Perda untuk pengelolaan PBB sejak 2010 dan secara teknis SDM pada 2012 memasuki masa persiapan transisi pengelolan dari KPP Pratama. Pelaksanaan pemungutan langsung PBB, kami targetkan 2014," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, Edy Yudizar, di Bontang, Kamis.
Dia mengatakan, berbagai segi telah dipersiapkan baik SDM, aplikasi, teknologi dengan mendidik staf, bekerja sama dengan UGM, bimbingan dan pendampingan Kantor Pajak Pratama Bontang.
"Daerah lain yang telah menerapkan pemungutan PBB saat ini adalah Tangerang dan Riau," ujar Edy.
Tiga daerah di Kaltim yakni Balikpapan, Samarinda dan Bontang setelah melakukan berbagai persiapan baik ruangan, hardware, software, yang direncanakan 2013 DPKKA sudah bisa melakukan pemungutan PBB.
Sedangkan sejak 2011 DPPKA telah memungut biaya perolehan hak tanah bangunan (BPHTB). "Pada 2012 untuk sarang walet, melalui tim perizinan walet sudah bisa dipunggut BPHTB," katanya.
Secara terpisah, pejabat Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Bontang menyambut gembira rencana pemungutan PBB oleh pemerintah daerah karena selama ini semua hasil pemungutan PBB disetor ke pemda setempat, di mana pemungutan PBB paling repot atau paling banyak komplainnya. KPP Pratama berharap segera ada kerjasama proses pendampingan.
Ditambahkan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama, Edy Umaryanto, sejauh ini belum ada koordinasi untuk proses transfer pelaksanaan pemungutan PBB atau aplikasi sistem dan teknologinya.
"Padahal jika siap bisa saja cepat dilakukan alih kapasitas pelaksanaan pemungutan PBB atau curi start dalam masa transisi pemungutan PBB dari KPP Pratama ke DPPKA," kata Edy Umaryanto. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Secara legal Kota Bontang telah memiliki Perda untuk pengelolaan PBB sejak 2010 dan secara teknis SDM pada 2012 memasuki masa persiapan transisi pengelolan dari KPP Pratama. Pelaksanaan pemungutan langsung PBB, kami targetkan 2014," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, Edy Yudizar, di Bontang, Kamis.
Dia mengatakan, berbagai segi telah dipersiapkan baik SDM, aplikasi, teknologi dengan mendidik staf, bekerja sama dengan UGM, bimbingan dan pendampingan Kantor Pajak Pratama Bontang.
"Daerah lain yang telah menerapkan pemungutan PBB saat ini adalah Tangerang dan Riau," ujar Edy.
Tiga daerah di Kaltim yakni Balikpapan, Samarinda dan Bontang setelah melakukan berbagai persiapan baik ruangan, hardware, software, yang direncanakan 2013 DPKKA sudah bisa melakukan pemungutan PBB.
Sedangkan sejak 2011 DPPKA telah memungut biaya perolehan hak tanah bangunan (BPHTB). "Pada 2012 untuk sarang walet, melalui tim perizinan walet sudah bisa dipunggut BPHTB," katanya.
Secara terpisah, pejabat Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Bontang menyambut gembira rencana pemungutan PBB oleh pemerintah daerah karena selama ini semua hasil pemungutan PBB disetor ke pemda setempat, di mana pemungutan PBB paling repot atau paling banyak komplainnya. KPP Pratama berharap segera ada kerjasama proses pendampingan.
Ditambahkan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama, Edy Umaryanto, sejauh ini belum ada koordinasi untuk proses transfer pelaksanaan pemungutan PBB atau aplikasi sistem dan teknologinya.
"Padahal jika siap bisa saja cepat dilakukan alih kapasitas pelaksanaan pemungutan PBB atau curi start dalam masa transisi pemungutan PBB dari KPP Pratama ke DPPKA," kata Edy Umaryanto. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012