Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berencana akan membeli atau membebaskan lahan pelabuhan penyeberangan klotok di daerah itu yang selama ini dikuasai dan dikelola perseorangan atau swasta.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad saat dihubungi Minggu, mengatakan instansinya berusaha melakukan penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok (kapal kayu) untuk menghilangkan kesan kumuh.
Namun untuk melakukan penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok tersebut lanjutnya, pengelolaan pelabuhan penyeberangan klotok sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kalau dikelola pemerintah kabupaten penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok dapat dilakukan maksimal, dan juga dari pengelolaannya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini pelabuhan penyeberangan klotok masih dikuasi dan dikelola perseorangan atau swasta, dan juga belum berkontribusi pada PAD," ujarnya.
Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melakukan pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok yang selama ini dikuasai perseorangan tersebut pada 2020.
Instansinya menurut Ahmad, mengajukan anggaran untuk pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok itu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2020.
"Kami sudah ajukan anggaran pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok sekitar Rp3 miliar, dan sudah ada komunikasi dengan pemilik lahan pelabuhan. Rencananya 2020 dilakukan pembebasan lahan," ucapnya.
Setelah lahan pelabuhan penyeberangan klotok dibebaskan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Ahmad, akan dilanjutkan dengan pembangunan dermaga di pelabuhan penyeberangan klotok tersebut.
"Kami juga akan bangun dermaga di pelabuhan penyeberangan klotok setelah lahannya dibebaskan, serta pelabuhan akan ditata agar rapi sehingga tidak terkesan kumuh," tambahnya.
Selama ini baru pelabuhan penyeberangan "speedboat yang berkontribusi pada PAD, namun Ahmad yakin jika pelabuhan penyeberangan klotok dikelola pemerintah kabupaten dapat menambah sumber pemasukan PAD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad saat dihubungi Minggu, mengatakan instansinya berusaha melakukan penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok (kapal kayu) untuk menghilangkan kesan kumuh.
Namun untuk melakukan penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok tersebut lanjutnya, pengelolaan pelabuhan penyeberangan klotok sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kalau dikelola pemerintah kabupaten penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok dapat dilakukan maksimal, dan juga dari pengelolaannya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini pelabuhan penyeberangan klotok masih dikuasi dan dikelola perseorangan atau swasta, dan juga belum berkontribusi pada PAD," ujarnya.
Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melakukan pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok yang selama ini dikuasai perseorangan tersebut pada 2020.
Instansinya menurut Ahmad, mengajukan anggaran untuk pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok itu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2020.
"Kami sudah ajukan anggaran pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok sekitar Rp3 miliar, dan sudah ada komunikasi dengan pemilik lahan pelabuhan. Rencananya 2020 dilakukan pembebasan lahan," ucapnya.
Setelah lahan pelabuhan penyeberangan klotok dibebaskan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Ahmad, akan dilanjutkan dengan pembangunan dermaga di pelabuhan penyeberangan klotok tersebut.
"Kami juga akan bangun dermaga di pelabuhan penyeberangan klotok setelah lahannya dibebaskan, serta pelabuhan akan ditata agar rapi sehingga tidak terkesan kumuh," tambahnya.
Selama ini baru pelabuhan penyeberangan "speedboat yang berkontribusi pada PAD, namun Ahmad yakin jika pelabuhan penyeberangan klotok dikelola pemerintah kabupaten dapat menambah sumber pemasukan PAD.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019