Pemerintah pusat diharapkan membantu membangun sejumlah infrastruktur pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang telah ditetapkan sebagai calon ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur.
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Penajam, Sabtu mengatakan, berharap bantuan pemerintah pusat agar bisa membangun sejumlah infrastruktur pemerintahan dan masyarakat di daerah itu.
"Tidak lama lagi Kabupaten Penajam Paser Utara jadi ibu kota negara Indonesia menggantikan Jakarta, pembangunan sejumlah infrastruktur harus dilakukan," ujarnya.
Keinginan Bupati juga mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan gedung kantor administrasi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Masih ada delapan OPD hingga kini belum memiliki bangunan kantor sendiri, sementara anggaran pemerintah kabupaten terbatas," katanya.
OPD atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memiliki bangunan kantor administrasi sendiri antara lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Keuangan, serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara juga belum memiliki gedung kantor administrasi sendiri.
"Ada beberapa OPD atau SKPD lainnya hingga saat ini juga belum memiliki gedung kantor sendiri," ungkapnya.
Bupati menyatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran OPD atau SKPD tersebut.
"Penempatan lokasi pembangunan gedung perkantoran OPD itu sudah sesuai kapasitas dan jumlah pegawai masing-masing SKPD," katanya.
Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terkendala dana pembangunan, di mana pembangunan satu unit gedung kantor administrasi OPD atau SKPD diperkirakan menelan biaya Rp20 hingga Rp30 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Penajam, Sabtu mengatakan, berharap bantuan pemerintah pusat agar bisa membangun sejumlah infrastruktur pemerintahan dan masyarakat di daerah itu.
"Tidak lama lagi Kabupaten Penajam Paser Utara jadi ibu kota negara Indonesia menggantikan Jakarta, pembangunan sejumlah infrastruktur harus dilakukan," ujarnya.
Keinginan Bupati juga mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan gedung kantor administrasi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Masih ada delapan OPD hingga kini belum memiliki bangunan kantor sendiri, sementara anggaran pemerintah kabupaten terbatas," katanya.
OPD atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memiliki bangunan kantor administrasi sendiri antara lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Keuangan, serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara juga belum memiliki gedung kantor administrasi sendiri.
"Ada beberapa OPD atau SKPD lainnya hingga saat ini juga belum memiliki gedung kantor sendiri," ungkapnya.
Bupati menyatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran OPD atau SKPD tersebut.
"Penempatan lokasi pembangunan gedung perkantoran OPD itu sudah sesuai kapasitas dan jumlah pegawai masing-masing SKPD," katanya.
Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terkendala dana pembangunan, di mana pembangunan satu unit gedung kantor administrasi OPD atau SKPD diperkirakan menelan biaya Rp20 hingga Rp30 miliar.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019