Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan suatu pendekatan baru yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, terutama antara Jawa dan luar Pulau Jawa.
"Di sinilah kita lima tahun ke depan paling tidak ingin mencoba pendekatan baru. Kita tidak mau business as usual karena ujungnya pasti akan seperti ini lagi. Kita ingin melakukan sesuatu yang sifatnya lebih mengejutkan, jadi memberikan shock kepada ekonomi di luar Jawa," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara "Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru NKRI" di Balikpapan, Rabu.
Kepala Bappenas menuturkan berdasarkan data selama 35 tahun terakhir Indonesia mengalami kesenjangan yang sangat parah antara wilayah Pulau Jawa dan wilayah luar Pulau Jawa.
Pada 2018, kata dia, kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 58 persen, sedangkan Pulau Sumatera mencapai 22 persen. Apabila Pulau Jawa dan Pulau Sumatera digabungkan, kawasan barat Indonesia menyumbang 80 persen dari PDB Indonesia. Sedangkan sisanya kontribusi dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
"Kita ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa tidak dengan mekanisme yang biasa, misalkan hanya melalui Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yg ternyata juga tidak bisa mengurangi kesenjangan tersebut," kata Bambang.
Menurut Bambang, sudah waktunya menggunakan pendekatan suatu konsep perencanaan yang terintegrasi dengan berbasis kawasan.
"Jadi intinya kita harus mulai mengembangkan kawasan-kawasan tertentu di luar Jawa untuk bisa mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di luar Jawa. Akhirnya, meski membutuhkan waktu, akan mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa," ujar Bambang.
Bambang menuturkan berbeda dengan masalah seperti kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan antar kelompok pendapatan yang memiliki program untuk mengatasinya, kesenjangan antar daerah hampir tidak pernah diungkapkan dan dinyatakan secara detil bagaimana upaya untuk menguranginya.
Bambang menilai sebagai negara besar dan berbentuk kepulauan, Indonesia cenderung rentan terhadap tingginya kesenjangan antar daerah.
"Beda dengan negara yang relatif besar tapi masih dalam bentuk kontinen. Meskipun akan tetap ada isu kesenjangan di wilayah kontinen, tapi upaya pengurangan kesenjangannya relatif lebih mudah dan lebih efektif dibandingkan negara kepulauan, " kata Bambang.
Sebelum menghadiri dialog nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melakukan kunjungan lapangan ke salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi calon ibu kota baru yaitu di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Awal pemindahan ibu kota baru ditargetkan mulai pada 2020 mendatang. Setelah melakukan penyusunan dan penyelesaian kajian sejak 2017, tahun depan pemerintah akan menyiapkan regulasi dan kelembagaan, master plan kota, dan perencanaan teknis kawasan.
Sedangkan pada 2021 pemerintah menyusun Detail Engineering Design (DED) kawasan dan ground breaking pembangunan ibu kota negara baru.
Kemudian pada 2022-2024 pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Di sinilah kita lima tahun ke depan paling tidak ingin mencoba pendekatan baru. Kita tidak mau business as usual karena ujungnya pasti akan seperti ini lagi. Kita ingin melakukan sesuatu yang sifatnya lebih mengejutkan, jadi memberikan shock kepada ekonomi di luar Jawa," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara "Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru NKRI" di Balikpapan, Rabu.
Kepala Bappenas menuturkan berdasarkan data selama 35 tahun terakhir Indonesia mengalami kesenjangan yang sangat parah antara wilayah Pulau Jawa dan wilayah luar Pulau Jawa.
Pada 2018, kata dia, kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 58 persen, sedangkan Pulau Sumatera mencapai 22 persen. Apabila Pulau Jawa dan Pulau Sumatera digabungkan, kawasan barat Indonesia menyumbang 80 persen dari PDB Indonesia. Sedangkan sisanya kontribusi dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
"Kita ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa tidak dengan mekanisme yang biasa, misalkan hanya melalui Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yg ternyata juga tidak bisa mengurangi kesenjangan tersebut," kata Bambang.
Menurut Bambang, sudah waktunya menggunakan pendekatan suatu konsep perencanaan yang terintegrasi dengan berbasis kawasan.
"Jadi intinya kita harus mulai mengembangkan kawasan-kawasan tertentu di luar Jawa untuk bisa mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di luar Jawa. Akhirnya, meski membutuhkan waktu, akan mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa," ujar Bambang.
Bambang menuturkan berbeda dengan masalah seperti kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan antar kelompok pendapatan yang memiliki program untuk mengatasinya, kesenjangan antar daerah hampir tidak pernah diungkapkan dan dinyatakan secara detil bagaimana upaya untuk menguranginya.
Bambang menilai sebagai negara besar dan berbentuk kepulauan, Indonesia cenderung rentan terhadap tingginya kesenjangan antar daerah.
"Beda dengan negara yang relatif besar tapi masih dalam bentuk kontinen. Meskipun akan tetap ada isu kesenjangan di wilayah kontinen, tapi upaya pengurangan kesenjangannya relatif lebih mudah dan lebih efektif dibandingkan negara kepulauan, " kata Bambang.
Sebelum menghadiri dialog nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melakukan kunjungan lapangan ke salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi calon ibu kota baru yaitu di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Awal pemindahan ibu kota baru ditargetkan mulai pada 2020 mendatang. Setelah melakukan penyusunan dan penyelesaian kajian sejak 2017, tahun depan pemerintah akan menyiapkan regulasi dan kelembagaan, master plan kota, dan perencanaan teknis kawasan.
Sedangkan pada 2021 pemerintah menyusun Detail Engineering Design (DED) kawasan dan ground breaking pembangunan ibu kota negara baru.
Kemudian pada 2022-2024 pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota negara.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019