Alokasi anggaran program penerima bantuan iuran atau PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diperkirakan akan bertambah menjadi lebih kurang Rp46 miliar jika pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
"Diperkirakan alokasi anggaran PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD bertambah dua kali lipat jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan," kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mulai 2019 ditanggung oleh pemerintah setempat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan anggaran untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan seluruh penduduk untuk kelas tiga lebih kurang Rp20,3 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2019.
Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2020 maka menurut Tohar, alokasi anggaran program PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD bertambah dua kali lipat.
"Anggaran PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD pada 2020 bisa meningkat menjadi lebih kurang Rp46 miliar dibanding 2019 yang hanya sekitar Rp20,3 miliar," jelasnya.
Namun untuk kepastiannya lanjut Tohar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
"Hingga kini belum ada kepastian kapan mulai diberlakukan dan berapa kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disetujui," ujarnya.
Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau JKN-BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit JKN yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2020.
Sementara anggaran PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD 2019 menurut Tohar, tidak mengalami penambahan karena masih tersedia kuota untuk penduduk yang belum masuk program PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD.
Ia menimpali lagi, dari kuota program PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD yang disediakan sebanyak 73.000 masih tersisa sekitar 17.000 jiwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Diperkirakan alokasi anggaran PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD bertambah dua kali lipat jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan," kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mulai 2019 ditanggung oleh pemerintah setempat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan anggaran untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan seluruh penduduk untuk kelas tiga lebih kurang Rp20,3 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2019.
Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2020 maka menurut Tohar, alokasi anggaran program PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD bertambah dua kali lipat.
"Anggaran PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD pada 2020 bisa meningkat menjadi lebih kurang Rp46 miliar dibanding 2019 yang hanya sekitar Rp20,3 miliar," jelasnya.
Namun untuk kepastiannya lanjut Tohar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
"Hingga kini belum ada kepastian kapan mulai diberlakukan dan berapa kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disetujui," ujarnya.
Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau JKN-BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit JKN yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2020.
Sementara anggaran PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD 2019 menurut Tohar, tidak mengalami penambahan karena masih tersedia kuota untuk penduduk yang belum masuk program PBI kepesertaan BPJS Kesehatan APBD.
Ia menimpali lagi, dari kuota program PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD yang disediakan sebanyak 73.000 masih tersisa sekitar 17.000 jiwa.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019