Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, mengatakan untuk mempercepat pembangunan daerah, maka izin berinvestasi harus dipermudah dengan cara menyederhanakan proses perizinan, sehingga investor yang masuk tidak kesulitan mengurus izin.
"Ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5), presiden menyatakan izin investasi harus disederhanakan, seharusnya memang demikian," ujar Bonifasius di Mahulu, Kaltim, Sabtu.
Untuk itu, lanjutnya, dalam mengimplementasikan perizinan demi kemajuan dan percepatan pembangunan di Mahulu, maka perizinan tidak boleh berbelit-belit, harus disederhanakan agar mereka yang mau berinvestasi merasa nyaman.
Apabila untuk mengurus perizininan sudah rumit, perlu waktu lama, dan banyak meja yang harus dihadapi pencari izin, tentu hal ini akan membuat calon investor gerah yang pada akhirnya mereka akan membatalkan keinginannya untuk menanamkan modal, ujar dia.
Ia melanjutkan, daerah harus mengikuti perintah pemimpinnya, terutama terkait aturan mana yang boleh dibuang dan mana yang tidak, ketika sudah beres dan disetujui oleh pusat, baru boleh dijalankan sehingga dalam hal ini harus koordinasi dengan pemerintah pusat dan dengan instansi terkait.
Bupati juga berharap bahwa apa yang telah diusulkan Pemkab Mahulu dalam Musrenbangnas tersebut dapat disetujui pemerintah pusat, karena Mahulu merupakan kawasan perbatasan yang menjadi beranda depan negara, sehingga peran pusat harus lebih besar untuk memajukan serambi depan negara.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahulu, Stefanus Madang mengatakan ada beberapa program prioritas yang diusulkan oleh Mahulu dalam Musrenbangnas 2019.
Sejumlah kegiatan yang diusulkan masih terfokus pada bidang infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas publik dasar, dan air bersih. Menurutnya, usulan yang belum pernah disetujui akan terus diusulkan lagi sepanjang itu merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah.
Saat membuka Musrenbangnas 2019 itu, presiden menyampaikan peluang Indonesia yang bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat dunia pada tahun 2045.
Namun untuk masuk ke sana, banyak tantangan yang harus diselesaikan, yakni mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah yang harus melakukan penguatan ekonomi dan didukung dengan perangkat pemerintah, sehingga salah satu yang bisa ditempuh adalah menyederhanakan izin berinvestasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5), presiden menyatakan izin investasi harus disederhanakan, seharusnya memang demikian," ujar Bonifasius di Mahulu, Kaltim, Sabtu.
Untuk itu, lanjutnya, dalam mengimplementasikan perizinan demi kemajuan dan percepatan pembangunan di Mahulu, maka perizinan tidak boleh berbelit-belit, harus disederhanakan agar mereka yang mau berinvestasi merasa nyaman.
Apabila untuk mengurus perizininan sudah rumit, perlu waktu lama, dan banyak meja yang harus dihadapi pencari izin, tentu hal ini akan membuat calon investor gerah yang pada akhirnya mereka akan membatalkan keinginannya untuk menanamkan modal, ujar dia.
Ia melanjutkan, daerah harus mengikuti perintah pemimpinnya, terutama terkait aturan mana yang boleh dibuang dan mana yang tidak, ketika sudah beres dan disetujui oleh pusat, baru boleh dijalankan sehingga dalam hal ini harus koordinasi dengan pemerintah pusat dan dengan instansi terkait.
Bupati juga berharap bahwa apa yang telah diusulkan Pemkab Mahulu dalam Musrenbangnas tersebut dapat disetujui pemerintah pusat, karena Mahulu merupakan kawasan perbatasan yang menjadi beranda depan negara, sehingga peran pusat harus lebih besar untuk memajukan serambi depan negara.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahulu, Stefanus Madang mengatakan ada beberapa program prioritas yang diusulkan oleh Mahulu dalam Musrenbangnas 2019.
Sejumlah kegiatan yang diusulkan masih terfokus pada bidang infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas publik dasar, dan air bersih. Menurutnya, usulan yang belum pernah disetujui akan terus diusulkan lagi sepanjang itu merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah.
Saat membuka Musrenbangnas 2019 itu, presiden menyampaikan peluang Indonesia yang bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat dunia pada tahun 2045.
Namun untuk masuk ke sana, banyak tantangan yang harus diselesaikan, yakni mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah yang harus melakukan penguatan ekonomi dan didukung dengan perangkat pemerintah, sehingga salah satu yang bisa ditempuh adalah menyederhanakan izin berinvestasi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019