Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pansus DRPD segera merampungkan draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda).
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan saat pansus DPRD Kaltim dibentuk, sehingga diharapkan kinerja maksimal untuk merampungkan draf RPJMD tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Diketahui bahwa RPJMD ditargetkan selesai dalam 7 hari ke depan, Hadi menilai Pansus tidak akan kesulitan menuntaskan RPJMD, sehingga bisa segera menjadi Perda.
"Kita konsisten dengan RPJMD dan terus dilanjutkan. Kita buat sesuai dengan RPJMN dan RPJMD daerah harapannya sudah ada kesesuaian maka pansus bekerja tidak terlalu lama yang penting program real di lapangan terkait kepentingan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti," ungkapnya usai Paripurna X di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jl Teuku Umar, Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (19/3).
Sebelumnya mayoritas fraksi DPRD Kaltim menyarankan agar Pemprov mempertajam narasi 'berdaulat' pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.
Menurut Hadi makna 'berdaulat' sudah sangat jelas dalam konteks Kaltim yang mengusung visi Berani Untuk Kaltim Berdaulat. Menurutnya berdaulat yang dimaksud adalah benar-benar bisa mengatur sendiri kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim.
"Memang selama ini kita sadari pemerintah pusat belum memberikan kewenangan yang besar kepada daerah. Itulah yang kami perjuangkan secara bertahap dan perlahan agar dengan kewenangan yang besar dalam mengelola SDA bisa memberikan kesejahteraan yang besar kepada rakyat Kaltim," ucapnya.
Hadi menjelaskan dalam RPJMD, Pemprov Kaltim memprioritaskan beberapa hal terkait program berdaulat.
Sektor pendidikan misalnya, Pemprov memprioritaskan kesejahteraan tenaga pengajar dengan menaikkan gaji guru honorer. Pemprov juga turut meningkatkan sarana prasarana sekolah yang masih tertinggal di daerah.
Sedangkan di sektor Kesehatan, Pemprov berupaya memaksimalkan pelayanan puskesmas 24 jam di kawasan-kawasan yang belum terjangkau, serta meningkatkan pemenuhan rasio dokter dan paramedis.
"Pemprov juga fokus dalam penanganan jalan yang mengalami kerusakan terutama ruas jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan pusat pengolahan," kata Hadi.
Tak ketinggalan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih juga menjadi perhatian Pemprov.
"Pemprov berupaya mewujudkan pemenuhan listrik di 33 desa yang belum berlistrik melalui PLN, pemerintah mendorong penyediaam energi listrik terbarukan bersumber dari tenaga surya, air, dan biomassa," tuturnya.
Dari pembahasan draft RPJMD bersama DPRD Kaltim menurut Hadi tak ada poin krusial yang perlu diperdebatkan. Ia menilai Pemprov dan DPRD hanya perlu fokus mengimplementasikan program yang tertuang dalam RPJMD Kaltim.
"Poin krusial, sebenarnya implementasinya yang krusial. Semoga DPRD Kaltim bisa bekerja sama secara produktif dengan Pemprov Kaltim," ucapnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019