Samarinda (ANTARA Kaltim News) - Belasan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar aksi unjuk rasa mendesak pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gempur (Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat) memulai aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Samarinda, Rabu.
"Selain mendesak segera dicairkannya dana Bosda, kami juga mendesak Wali Kota Samarinda memecat Kepala Dinas Pendidikan, Harimurti," ungkap Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa Gempur, Basri.
Selain menggelar aksi unjuk rasa dengan cara berorasi secara bergantian, mahasiswa juga sempat membakar ban bekas di halaman kantor Wali Kota Samarinda.
"Kami menilai, Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung atas pernyataannya yang telah disampaikan beberapa bulan lalu yang mengaku, pencairan dana Bosda dan Bosnas tinggal menunggu rekening dari kepala sekolah," katanya.
"Namun sejak 2009 hingga 2011 dana Bosda dan Bosnas yang dijanjikan Kepala Dinas Pendidikan itu belum cair sehingga kami meminta Wali Kota Samarinda segera memecat Harimurti," ungkap Basri.
Karena tidak ditemui satu pun pejabat lingkup Pemerintah Kota Samarinda, mahasiswa akhirnya melanjutkan aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.
"Di Kantor Kejari Samarinda, kami menyerahkan data-data sekolah yang belum menerima Bosda dan Bosnas dan pihak Kejari Samarinda berjanji akan segera membentuk tim untuk menyelidiki hal tersebut," kata Basri.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi lanjut Basri, mahasiswa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
"Kami akan memberikan kesempatan kepada pihak Kejari untuk menyelidiki dugaan penyimpangan penyaluran dana Bosda dan kami akan turun dengan massa yang lebih besar jika tuntutan kami tidak dipenuhi," kata Basri (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gempur (Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat) memulai aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Samarinda, Rabu.
"Selain mendesak segera dicairkannya dana Bosda, kami juga mendesak Wali Kota Samarinda memecat Kepala Dinas Pendidikan, Harimurti," ungkap Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa Gempur, Basri.
Selain menggelar aksi unjuk rasa dengan cara berorasi secara bergantian, mahasiswa juga sempat membakar ban bekas di halaman kantor Wali Kota Samarinda.
"Kami menilai, Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung atas pernyataannya yang telah disampaikan beberapa bulan lalu yang mengaku, pencairan dana Bosda dan Bosnas tinggal menunggu rekening dari kepala sekolah," katanya.
"Namun sejak 2009 hingga 2011 dana Bosda dan Bosnas yang dijanjikan Kepala Dinas Pendidikan itu belum cair sehingga kami meminta Wali Kota Samarinda segera memecat Harimurti," ungkap Basri.
Karena tidak ditemui satu pun pejabat lingkup Pemerintah Kota Samarinda, mahasiswa akhirnya melanjutkan aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.
"Di Kantor Kejari Samarinda, kami menyerahkan data-data sekolah yang belum menerima Bosda dan Bosnas dan pihak Kejari Samarinda berjanji akan segera membentuk tim untuk menyelidiki hal tersebut," kata Basri.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi lanjut Basri, mahasiswa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
"Kami akan memberikan kesempatan kepada pihak Kejari untuk menyelidiki dugaan penyimpangan penyaluran dana Bosda dan kami akan turun dengan massa yang lebih besar jika tuntutan kami tidak dipenuhi," kata Basri (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011