Instansi teknis di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui bahwa masih banyak belum terbentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), padahal peran kader ini sangat penting dalam membantu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa.
“Memang saat ini belum banyak desa yang membentuk KPM atau KPMD, makanya kami terus melakukan pembinaan agar desa-desa sadar tentang pentingnya KPM,” ujar Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya Dins Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Surya Dharma Herman di Muara Komam, Rabu.
Ia mengatakan itu ketika diwawancarai setelah menjadi pemateri dalam Rapat Peningkatan Kapasitas KPM yang digelar di Desa Batu Botuk, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.
Sebenarnya beberapa tahun lalu KPM sudah banyak terbentuk di desa-desa, bahkan peran mereka cukup aktif dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk aktif bergerak membantu pengembangan di bidang perekonomian, yakni ketika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) masih ada.
Namun seiring bubarnya PNPM pada akhir 2014 dan munculnya program baru dengan nama Dana Desa pada 2015, maka secara perlahan para kader ini seolah terlupakan karena polanya memang berbeda antara PNPM dan Dana Desa, sehingga lama kelamaan para kader ini tidak aktif.
Untuk itu, lanjutnya, pertemuan ini salah satunya adalah bertujuan menghidupkan kembali kiprah KPM yang selama ini tidak aktif karena kurangnya pembinaan, termasuk minimnya perhatian kader yang sudah ada dari pihak berwenang.
Selain itu, katanya, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah sosialisasi terkait tugas dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat, baik kader yang ada di desa maupun di kelurahan, karena tahun ini ada tiga daerah yang menjadi sasaran pengembangan KPM, yakni Kabupaten Paser, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan.
Surya juga mengatakan bahwa pembentukan dan mengoptimalkan kembali peran KPM ini masuk dalam semangat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, sehingga KPM sudah semestinya ada baik di desa maupun di kelurahan.
“Tahun ini ada tiga daerah yang didorong pembinaan KPM, tahun lalu juga ada tiga daerah yakni Kabupaten Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Timur. Semoga kegiatan ini bisa menyemangati semua pihak untuk kembali mengoptimalkan peran KPM di desa maupun di kelurahan,” ucap Surya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
“Memang saat ini belum banyak desa yang membentuk KPM atau KPMD, makanya kami terus melakukan pembinaan agar desa-desa sadar tentang pentingnya KPM,” ujar Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya Dins Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Surya Dharma Herman di Muara Komam, Rabu.
Ia mengatakan itu ketika diwawancarai setelah menjadi pemateri dalam Rapat Peningkatan Kapasitas KPM yang digelar di Desa Batu Botuk, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.
Sebenarnya beberapa tahun lalu KPM sudah banyak terbentuk di desa-desa, bahkan peran mereka cukup aktif dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk aktif bergerak membantu pengembangan di bidang perekonomian, yakni ketika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) masih ada.
Namun seiring bubarnya PNPM pada akhir 2014 dan munculnya program baru dengan nama Dana Desa pada 2015, maka secara perlahan para kader ini seolah terlupakan karena polanya memang berbeda antara PNPM dan Dana Desa, sehingga lama kelamaan para kader ini tidak aktif.
Untuk itu, lanjutnya, pertemuan ini salah satunya adalah bertujuan menghidupkan kembali kiprah KPM yang selama ini tidak aktif karena kurangnya pembinaan, termasuk minimnya perhatian kader yang sudah ada dari pihak berwenang.
Selain itu, katanya, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah sosialisasi terkait tugas dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat, baik kader yang ada di desa maupun di kelurahan, karena tahun ini ada tiga daerah yang menjadi sasaran pengembangan KPM, yakni Kabupaten Paser, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan.
Surya juga mengatakan bahwa pembentukan dan mengoptimalkan kembali peran KPM ini masuk dalam semangat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, sehingga KPM sudah semestinya ada baik di desa maupun di kelurahan.
“Tahun ini ada tiga daerah yang didorong pembinaan KPM, tahun lalu juga ada tiga daerah yakni Kabupaten Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Timur. Semoga kegiatan ini bisa menyemangati semua pihak untuk kembali mengoptimalkan peran KPM di desa maupun di kelurahan,” ucap Surya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019