Ujoh Bilang, (Antaranews Kaltim) - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh mengatakan mutu pendidikan di daerah yang dipimpinnya tergolong rendah yang ditunjukkan belum adanya laboratorium representatif dan sejumlah indikator lain, sehingga dia terus berupaya meningkatkannya.
"Meski jenjang pendidikan SMA dan SMK sudah dialihkan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi, namun kita tidak boleh lepas tangan dari kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA dan SMK," ujar Bonifasius saat membuka Rakor Camat dan Petinggi se-Mahulu di Ujoh Bilang, Senin.
Untuk itu, ia melalui dinas terkait harus rutin melakukan koordinasi terpadu dengan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan kualitas baik yang terkait dengan tenaga pendidikan maupun sarana prasarananya, sehingga ke depan pendidikan di Mahulu bisa sejajar dengan daerah lainnya.
Khusus untuk pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD)/TK, SD dan SMP, lanjutnya, tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan kabupaten sehingga pihaknya terus melakukan langkah strategis dalam rangka memajukan sektor pendidikan secara komprehensif.
Berbagai langkah tersebut tentu mencakup peningkatan sarana dan prasarana fisik kependidikan, peningkatan mutu dan penambahan jumlah guru, tenaga kependidikan sekaligus mengatur pola-pola penugasan tenaga pendidik dan kependidikan antarkampung agar tidak terjadi penumpukan guru di kampung tertentu.
Selain itu, pihaknya juga terus meningkatkan jumlah maupun kualitas bahan bacaan dan buku sekolah, alat peraga, termasuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, mengingat muatan lokal juga merupakan hal penting dalam pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan adat dan budaya lokal.
Hal lain yang menjadi penekanan bupati dalam kesempatan ini adalah terkait pelayanan data kependudukan, yakni dinas terkait diminta meningkatkan layanan prima kepada masyarakat, maka daftar kependudukan setiap warga harus disusun dengan cermat dan terarah.
"Seluruh rangkaian dokumen catatan sipil, mulai dari akte lahir sampai dengan KTP-Elektronik harus bisa kita sediakan kepada setiap warga. Untuk itu, percepatan penyampaian layanan dokumen catatan sipil kepada seluruh warga daerah ini harus bisa ditangani karena ini juga termasuk masalah yang harus mendapat solusi," ucapnya.
Pihaknya juga tetap memperhatikan pembangunan sektor lain yang telah masuk dalam RPJM Mahulu 2016-2021, antara lain memprioritaskan bidang pemerintahan, pariwisata, olahraga dan kepemudaan, percepatan layanan perizinan dan nonperizinan, pertanian dan ketahanan pangan.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019