Samarinda (Antaranews Kaltim)- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa (DPMD) Kaltim bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim mengawal pemanfataan dana desa supaya tepat sasaran.
Kepala Perwakilan BPK Kaltim, Raden Cornell Syarief menegaskan visi BPK memastikan uang negara sesuai tujuan negara mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan rakyat.
"Kita hadir agar semangat lahirnya UU No 6/2014 tentang desa yang ingin mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah perkotaan maupun menata wajah desa agar lebih baik benar-benar terwujud," katanya saat menjadi nara sumber Dialog Interaktif di RRI Samarinda, Rabu (7/10).
Ia menyatakan bahwa UU Desa telah menjelaskan secara tegas apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan mimpi percepatan pembangunan desa . Perwujudannya mengamanatkan ada sejumlah dana yang harus disalurkan ke desa baik dari APBN berupa dana desa maupun dari APBD berupa alokasi dana desa.
Targetnya bagaimana dana yang masuk ke desa dengan jumlah cukup besar tersebut benar-benar dapat dirasakan masyarakat manfaatnya. Jangan sampai uang habis tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
"Oleh karena itu RPJMDes disusun menyesuaikan kondisi riil di desa terkait potensi dan permasalahan , agar dalam penyusunan APBDes tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,"katanya.
Ia mencontohkan jika tadinya infrastruktur dasar masyarakat belum ada kemudian sudah bisa perpenuhi.Tadinya belum memiliki penghasilan kemudian memiliki penghasilan tetap dan kehidupannya meningkat lebih sejahtera.
Raden Cornell Syarief menambahkan semua dituntut memiliki persepsi yang sama agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa yang sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
"Jadi perangkat desa dan masyarakat setempat harus mampu mengidentifkasi potensi dan permasalahan dalam penyusunan RPJMDes,"tuturnya.
Dialog Interaktif yang dilaksanakan di RRI Samarinda tersebut hadir sebagai nara sumber Kepala Perwakilan BPK Kaltim Raden Cornell Syarief, Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi dan Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) III, Meidy Parangin Angin.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018