Penajam (Antaranews Kaltim) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meminta di sisa tahun anggaran 2018, pemerintah kabupaten setempat lebih memprioritaskan pembayaran utang yang hingga saat ini belum terbayarkan.
"Utang kepada kontraktor maupun kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih banyak yang belum dilunasi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupetan Penajam Paser Utara Jamaluddin ketika ditemui Antara di Penajam, Jumat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menerima dana dari pemerintah pusat lebih kurang Rp218 miliar pada APBD Perubahan 2018.
"Kami menyoroti rencana penerimaan dana segar di APBD Perubahan 2018 dari pemerintah puast itu," kata Jamaluddin.
Dikabarkan dana dari pemerintah pusat yang akan masuk pada APBD Perubahan 2018 tersebut, lanjut ia, untuk persiapan proyek atau kegiatan?baru di sisa tahun anggaran.
Padahal, Pemkab Penajam Paser Utara telah berkomitmen tidak ada proyek atau kegiatan baru pada APBD 2018, karena kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
Jamaluddin menegaskan, Pemkab Penajam Paser Utara harus memegang komiten tidak mengadakan proyek atau kegiatan baru baik fisik maupun pengadaan.
Masih ada sisa kewajiban atau utang pemkab yang harus dibayarkan sekitar Rp200 miliar, katanya.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menuntut komitmen pemerintah kabupaten setempat untuk tidak mengadakan proyek atau kegiatan baru pada APBD Perubahan 2018, dan memprioritaskan pembayaran utang jika ada dana yang masuk ke kas daerah.
Fraksi Golkar, tambah Jamaluddin, akan menolak setiap usulan proyek atau kegiatan baru di dalam APBD Perubahan 2018, kecuali kegiatan mendesak yang diajukan kepala daerah.
"Kami telah berkomitmen memasukkan sisa dana ke dalam sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa untuk melunasi utang yang belum terbayarkan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Utang kepada kontraktor maupun kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih banyak yang belum dilunasi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupetan Penajam Paser Utara Jamaluddin ketika ditemui Antara di Penajam, Jumat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menerima dana dari pemerintah pusat lebih kurang Rp218 miliar pada APBD Perubahan 2018.
"Kami menyoroti rencana penerimaan dana segar di APBD Perubahan 2018 dari pemerintah puast itu," kata Jamaluddin.
Dikabarkan dana dari pemerintah pusat yang akan masuk pada APBD Perubahan 2018 tersebut, lanjut ia, untuk persiapan proyek atau kegiatan?baru di sisa tahun anggaran.
Padahal, Pemkab Penajam Paser Utara telah berkomitmen tidak ada proyek atau kegiatan baru pada APBD 2018, karena kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
Jamaluddin menegaskan, Pemkab Penajam Paser Utara harus memegang komiten tidak mengadakan proyek atau kegiatan baru baik fisik maupun pengadaan.
Masih ada sisa kewajiban atau utang pemkab yang harus dibayarkan sekitar Rp200 miliar, katanya.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menuntut komitmen pemerintah kabupaten setempat untuk tidak mengadakan proyek atau kegiatan baru pada APBD Perubahan 2018, dan memprioritaskan pembayaran utang jika ada dana yang masuk ke kas daerah.
Fraksi Golkar, tambah Jamaluddin, akan menolak setiap usulan proyek atau kegiatan baru di dalam APBD Perubahan 2018, kecuali kegiatan mendesak yang diajukan kepala daerah.
"Kami telah berkomitmen memasukkan sisa dana ke dalam sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa untuk melunasi utang yang belum terbayarkan," ujarnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018