Samarinda (Antaranews Kaltim) - Provinsi Kalimantan Timur pada 2018 mendapat alokasi pembiayaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senilai Rp1,19 miliar untuk Program Inovasi Desa (PID), guna mencetak desa mandiri.
"Jika dirata-ratakan, maka Kaltim yang terdapat tujuh kabupaten, maka satu kabupaten akan mendapat bagian Rp170 juta," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Jumat.
Nilai Rp170 juta per kabupaten itu merupakan angka rata-rata, namun untuk pembagian riil tidak bisa dirata-ratakan karena menyesuikan dengan banyaknya desa di suatu kabupaten, jumlah penduduk, dan letak geografisnya, sehingga tiap kabupaten memperoleh bantuan berbeda dari Kemendes PDTT.
Fendi menyatakan bahwa anggaran untuk PID ini merupakan pinjaman dari Bank Dunia, sehingga tiap kabupaten dan desa yang mendapat sasaran program harus lebih serius dalam penggunaanya, agar PID benar-benar mampu membuat masyarakat berdaya, tergalinya potensi, dan berkembangnya ekonomi lokal desa.
Begitu pula dengan para pihak terkait seperti pendamping mulai tingkat desa hingga tingkat kebaupaten, bahkan tenaga ahli tingkat provinsi dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) juga perlu serius, agar dana pinjaman ini bisa mencetak desa yang inovatif dan mewujudkan kemandirian desa.
Anggaran sebesar Rp170 juta itu antara lain digunakan untuk rapat koordinasi, pengendalian, dan untuk kegiatan inovasi desa, kemudian lembaga P2KTD dengan besaran alokasi biaya per desa terpilih ditentukan atas dasar musyawarah dan tidak melibihi dari Rp6 juta per desa.
Menurut Fendi, anggaran sebesar itu sebagai pendorong untuk menggali potensi desa, sedangkan dalam upaya pengembangannya bisa dialokasikan dari Dana Desa, sehingga masing-masing desa akan memunculkan potensi unggulan karena tiap desa diyakini memiliki potensi berbeda sesuai karakteristiknya.
"Melalui pendanaan ini diharapkan tiap desa bersaing secara sehat dalam melakukan inovasi baik teknik maupun ide baru dalam mengembangkan potensi ekonominya, sehingga ke depan di Kaltim tidak ada lagi desa yang tertinggal maupun sangat tertinggal karena statusnya berganti menjadi maju dan mandiri," ucap Fendi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Jika dirata-ratakan, maka Kaltim yang terdapat tujuh kabupaten, maka satu kabupaten akan mendapat bagian Rp170 juta," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Jumat.
Nilai Rp170 juta per kabupaten itu merupakan angka rata-rata, namun untuk pembagian riil tidak bisa dirata-ratakan karena menyesuikan dengan banyaknya desa di suatu kabupaten, jumlah penduduk, dan letak geografisnya, sehingga tiap kabupaten memperoleh bantuan berbeda dari Kemendes PDTT.
Fendi menyatakan bahwa anggaran untuk PID ini merupakan pinjaman dari Bank Dunia, sehingga tiap kabupaten dan desa yang mendapat sasaran program harus lebih serius dalam penggunaanya, agar PID benar-benar mampu membuat masyarakat berdaya, tergalinya potensi, dan berkembangnya ekonomi lokal desa.
Begitu pula dengan para pihak terkait seperti pendamping mulai tingkat desa hingga tingkat kebaupaten, bahkan tenaga ahli tingkat provinsi dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) juga perlu serius, agar dana pinjaman ini bisa mencetak desa yang inovatif dan mewujudkan kemandirian desa.
Anggaran sebesar Rp170 juta itu antara lain digunakan untuk rapat koordinasi, pengendalian, dan untuk kegiatan inovasi desa, kemudian lembaga P2KTD dengan besaran alokasi biaya per desa terpilih ditentukan atas dasar musyawarah dan tidak melibihi dari Rp6 juta per desa.
Menurut Fendi, anggaran sebesar itu sebagai pendorong untuk menggali potensi desa, sedangkan dalam upaya pengembangannya bisa dialokasikan dari Dana Desa, sehingga masing-masing desa akan memunculkan potensi unggulan karena tiap desa diyakini memiliki potensi berbeda sesuai karakteristiknya.
"Melalui pendanaan ini diharapkan tiap desa bersaing secara sehat dalam melakukan inovasi baik teknik maupun ide baru dalam mengembangkan potensi ekonominya, sehingga ke depan di Kaltim tidak ada lagi desa yang tertinggal maupun sangat tertinggal karena statusnya berganti menjadi maju dan mandiri," ucap Fendi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018