Samarinda (Antaranews Kaltim) - Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak akan terlibat dalam ranah politik praktis.
"Meski tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, namun kami tidak akan mengarahkan teman-teman pengurus untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur maupun pasangan calon presiden di pemilu tahun depan," ujar Ketua TP PKK Mahakam Ulu Yovita Bulan di Samarinda, Rabu (9/5).
Ia mengatakan hal itu di sela mengikuti rapat konsultasi TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Kaltim 2018 yang digelar di Gedung PKK Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda.
Menurut ia, sikap netral tersebut harus diambil karena organisasinya fokus pada berbagai upaya menyejahterakan keluarga, yakni sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK.
"Sehingga segenap anggota TP PKK harus fokus melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera," ujarnya.
Selama ini, kata Yovita, PKK Mahakam Ulu terus melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, seperti menggelar pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan warga setempat, termasuk seminar untuk menambah pengetahuan perempuan.
Sementara dalam pembukaan rapat konsultasi PKK se-Kaltim, Asisten Administasi Umum Setprov Kaltim Bere Ali menyampaikan bahwa pengurus PKK harus fokus melaksanakan program yang ditetapkan agar tujuannya cepat tercapai dan tidak boleh ikut-ikutan berpolitik.
Menurut Bere, PKK bukan organisasi politik sehingga jika dibawa ke arah politik praktis, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan perpecahaan.
"Apabila hal ini terjadi, tentu akan menjadikan tujuan gerakan PKK tidak bisa tercapai," katanya.
Bere Ali berharap malalui rapat konsolidasi ini kader PKK makin kompak dan bisa saling tukar pengalaman dalam kaitan pelaksanaan program, sehingga akan membawa organisasi mitra kerja pemerintah ini makin eksis dan programnya makin membudaya di masyarakat.
PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Apalagi dalam 10 program pokok PKK mulai dari kesehatan hingga pendidikan merupakan program yang sama yang ingin dicapai oleh Pemprov Kaltim.
"Rapat ini harus memiliki nilai tambah, yakni selain menjadi ajang evaluasi juga diharapkan terjadi sinergitas perencanaan program PKK dengan RPJMD dan RPJMN agar bisa ikut mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional," ujar Ali.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Meski tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, namun kami tidak akan mengarahkan teman-teman pengurus untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur maupun pasangan calon presiden di pemilu tahun depan," ujar Ketua TP PKK Mahakam Ulu Yovita Bulan di Samarinda, Rabu (9/5).
Ia mengatakan hal itu di sela mengikuti rapat konsultasi TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Kaltim 2018 yang digelar di Gedung PKK Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda.
Menurut ia, sikap netral tersebut harus diambil karena organisasinya fokus pada berbagai upaya menyejahterakan keluarga, yakni sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK.
"Sehingga segenap anggota TP PKK harus fokus melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera," ujarnya.
Selama ini, kata Yovita, PKK Mahakam Ulu terus melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, seperti menggelar pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan warga setempat, termasuk seminar untuk menambah pengetahuan perempuan.
Sementara dalam pembukaan rapat konsultasi PKK se-Kaltim, Asisten Administasi Umum Setprov Kaltim Bere Ali menyampaikan bahwa pengurus PKK harus fokus melaksanakan program yang ditetapkan agar tujuannya cepat tercapai dan tidak boleh ikut-ikutan berpolitik.
Menurut Bere, PKK bukan organisasi politik sehingga jika dibawa ke arah politik praktis, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan perpecahaan.
"Apabila hal ini terjadi, tentu akan menjadikan tujuan gerakan PKK tidak bisa tercapai," katanya.
Bere Ali berharap malalui rapat konsolidasi ini kader PKK makin kompak dan bisa saling tukar pengalaman dalam kaitan pelaksanaan program, sehingga akan membawa organisasi mitra kerja pemerintah ini makin eksis dan programnya makin membudaya di masyarakat.
PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Apalagi dalam 10 program pokok PKK mulai dari kesehatan hingga pendidikan merupakan program yang sama yang ingin dicapai oleh Pemprov Kaltim.
"Rapat ini harus memiliki nilai tambah, yakni selain menjadi ajang evaluasi juga diharapkan terjadi sinergitas perencanaan program PKK dengan RPJMD dan RPJMN agar bisa ikut mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional," ujar Ali.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018