Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Sidang pleno membahas usulan masyarakat dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, mengakomodasi sebanyak 222 usulan kegiatan dengan nilai Rp530,54 miliar dari total usulan yang mencapai Rp1,6 triliun.
"Ini merupakan usulan yang akan masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Mahakam Ulu tahun 2019. Untuk kegiatan yang tidak bisa masuk RAPBD karena keterbatasan keuangan, saya minta masing-masing OPD mengusulkan ke pemerintah pusat," ujar Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh saat penutupan sidang pleno hasil diskusi kelompok Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Adat Ujoh Bilang, Jumat.
Forum OPD ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah pembangunan (musrebang) tingkat kecamatan hingga kabupaten yang digelar beberapa pekan sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, bupati membakar semangat para kepala OPD agar tidak berkecil hati jika ada usulan masyarakat yang masuk ke bidang teknisnya tidak terakomodasi di APBD, karena masih ada celah pembiayaan yang sumbernya dari APBD Provinsi Kaltim atau APBN.
Menurut Boni, sudah ada beberapa OPD yang berhasil mengusulkan pembiayaan melalui APBN dan sudah disetujui, di antaranya Dinas Kesehatan yang saat ini sudah membangun rumah sakit di Kecamatan Long Apari, kawasan perbatasan dengan Malaysia bagian timur.
"Termasuk bantuan untuk pembangunan rumah sakit di Ujoh Bilang yang dalam waktu dekat siap diresmikan. Jadi, OPD lain juga harus tetap semangat dan aktif mengusulkan kegiatan prioritas agar mendapat bantuan keuangan dari APBN," tambahnya.
Rincian kegiatan yang diakomodasi dalam sidang pleno OPD itu adalah untuk bidang ekonomi, dari 167 kegiatan yang diusulkan dengan nilai Rp54,1 miliar, jumlah yang diakomodasi sebanyak 42 kegiatan dengan nilai Rp18,8 miliar.
Selain itu, hasil diskusi bidang ekonomi juga menyepakati empat kegiatan senilai Rp3,6 miliar, namun disertai catatan.
Untuk bidang sarana dan prasarana, dari 631 kegiatan yang disusulkan dengan total anggaran Rp1,5 triliun, terdapat 156 kegiatan yang diakomodasi dengan nilai Rp505,34 miliar.
Selain itu, terdapat tiga kegiatan dengan nilai Rp77,5 miliar yang diakomodasi dengan catatan, sehingga masih ada 512 kegiatan senilai Rp938,5 miliar yang belum bisa terakomodasi dalam RAPBD 2019.
Untuk bidang sosial dan budaya, dari 132 kegiatan dengan nilai Rp39,8 miliar yang diusulkan, terdapat 24 kegiatan senilai Rp6,4 miliar yang diakomodasi, enam kegiatan senilai Rp5,5 miliar diakomodasi dengan catatan.
"Tema pembangunan Mahakam Ulu tahun 2019 adalah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Daerah, jadi arahkan kegiatannya di bidang ini untuk mendukung visi misi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021," ucap Boni.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Ini merupakan usulan yang akan masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Mahakam Ulu tahun 2019. Untuk kegiatan yang tidak bisa masuk RAPBD karena keterbatasan keuangan, saya minta masing-masing OPD mengusulkan ke pemerintah pusat," ujar Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh saat penutupan sidang pleno hasil diskusi kelompok Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Adat Ujoh Bilang, Jumat.
Forum OPD ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah pembangunan (musrebang) tingkat kecamatan hingga kabupaten yang digelar beberapa pekan sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, bupati membakar semangat para kepala OPD agar tidak berkecil hati jika ada usulan masyarakat yang masuk ke bidang teknisnya tidak terakomodasi di APBD, karena masih ada celah pembiayaan yang sumbernya dari APBD Provinsi Kaltim atau APBN.
Menurut Boni, sudah ada beberapa OPD yang berhasil mengusulkan pembiayaan melalui APBN dan sudah disetujui, di antaranya Dinas Kesehatan yang saat ini sudah membangun rumah sakit di Kecamatan Long Apari, kawasan perbatasan dengan Malaysia bagian timur.
"Termasuk bantuan untuk pembangunan rumah sakit di Ujoh Bilang yang dalam waktu dekat siap diresmikan. Jadi, OPD lain juga harus tetap semangat dan aktif mengusulkan kegiatan prioritas agar mendapat bantuan keuangan dari APBN," tambahnya.
Rincian kegiatan yang diakomodasi dalam sidang pleno OPD itu adalah untuk bidang ekonomi, dari 167 kegiatan yang diusulkan dengan nilai Rp54,1 miliar, jumlah yang diakomodasi sebanyak 42 kegiatan dengan nilai Rp18,8 miliar.
Selain itu, hasil diskusi bidang ekonomi juga menyepakati empat kegiatan senilai Rp3,6 miliar, namun disertai catatan.
Untuk bidang sarana dan prasarana, dari 631 kegiatan yang disusulkan dengan total anggaran Rp1,5 triliun, terdapat 156 kegiatan yang diakomodasi dengan nilai Rp505,34 miliar.
Selain itu, terdapat tiga kegiatan dengan nilai Rp77,5 miliar yang diakomodasi dengan catatan, sehingga masih ada 512 kegiatan senilai Rp938,5 miliar yang belum bisa terakomodasi dalam RAPBD 2019.
Untuk bidang sosial dan budaya, dari 132 kegiatan dengan nilai Rp39,8 miliar yang diusulkan, terdapat 24 kegiatan senilai Rp6,4 miliar yang diakomodasi, enam kegiatan senilai Rp5,5 miliar diakomodasi dengan catatan.
"Tema pembangunan Mahakam Ulu tahun 2019 adalah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Daerah, jadi arahkan kegiatannya di bidang ini untuk mendukung visi misi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021," ucap Boni.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018