Banyak kepala daerah terkena OTT, ketua DPR prihatin

Jakarta (Antaranews Kaltim) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sangat prihatin karena banyak kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya menjelang Pilkada serentak 2018, sehingga harus ada upaya pencegahan yang jitu agar praktik korupsi tidak terus berlanjut.

"DPR terus mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat tingginya kasus korupsi jelang Pilkada 2018," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Bambang mencatat, sejak Januari hingga pertengahan Februari, KPK sudah menjaring tujuh kepala daerah melalui OTT.

Dia menilai dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Bamsoet mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) bisa bekerja optimal dan fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara.

"Terlebih, saat ini pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk dana desa. Masyarakat harus proaktif mengawasi kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

Bambang mengatakan pemerintah sebaiknya lebih mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.

Dia juga mendorong seluruh pemerintah daerah menerapkan "e-government" dalam hal "e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment", dan "e-asset" sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik.

"Yang tidak kalah penting, harus ada tindakan terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, pendidiikan masyarakat dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman," ujarnya. (*)