Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengingatkan pamong praja tentang pentingnya empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sehingga pilar ini harus terus diamalkan demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya tahu persis bagaimana jiwa para lulusan kepamongprajaan yang selalu setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makanya saya kembali mengingatkan betapa pentingnya memegang teguh empat pilar dalam menjalankan tugas baik sebagai PNS maupun dalam kehidupan sehari-hari," kata Gubernur Awang di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Awang Faroek saat acara Pelantikan dan Pengukuhan DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Kaltim Periode 2017-2020 di Kantor Gubernur Kaltim.
Keempat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang harus terus diamalkan itu adalah UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jika hal ini terus diamalkan, lanjutnya, maka setiap pamong praja dipastikan akan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, karena memiliki wawasan nasional dan menyingkirkan kesukuan dalam melayani masyarakat.
"Ini adalah tanggung jawab Jauhar Efendi selaku Ketua IKAPTK Kaltim yang baru dilantik, yakni harus terus mengingatkan kepada semua anggota agar selalu berpedoman terhadap empat pilar tersebut, termasuk harus terus mengingatkan bahwa setiap alumnus kepamongprajaan menjauhkan dari dari gratifikasi dan kolusi," ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa ketika menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu, para alumni kepamongprajaan tidak mengenal mentang-mentang sesama almunus, tetapi jabatan yang dipercayakan harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tes, sehingga meski sama-sama satu almamater, namun jika tidak kompeten, harus dicari orang yang lebih kompeten.
"Saya yakin setiap alumni kepamongprajaan memiliki integritas dan kemampuan di bidang pemerintahan, namun sayangnya banyak bupati dan wali kota ketika mengangkat camat, bukan mengangkat alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan, tetapi lebih memilih tim sukses," tuturnya.
Sementara Ketua DPP IKAPTK Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi yang baru dilantik mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan merapatkan barisan guna menyusun program kerja baik untuk jangka pendek maupun menengah.
Selain itu, pihaknya juga segera melakukan pendataan terhadap data riil anggota yang masih aktif sebagai PNS maupun yang sudah pensiun, kemudian melakukan silaturahmi dan menyusun rencana kerja demi memberikan kontribusi bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan.
"Saya juga punya keinginan, sebelum tutup tahun ini akan melakukan pelantikan dan pengukuhan DPD IKAPTK di tingkat kabupaten/kota seperti di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Kemudian mendorong pembentukan DPD IKAPTK yang belum ada, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu yang belum ada tanda-tanda pembentukannya hingga saat ini," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Saya tahu persis bagaimana jiwa para lulusan kepamongprajaan yang selalu setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makanya saya kembali mengingatkan betapa pentingnya memegang teguh empat pilar dalam menjalankan tugas baik sebagai PNS maupun dalam kehidupan sehari-hari," kata Gubernur Awang di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Awang Faroek saat acara Pelantikan dan Pengukuhan DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Kaltim Periode 2017-2020 di Kantor Gubernur Kaltim.
Keempat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang harus terus diamalkan itu adalah UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jika hal ini terus diamalkan, lanjutnya, maka setiap pamong praja dipastikan akan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, karena memiliki wawasan nasional dan menyingkirkan kesukuan dalam melayani masyarakat.
"Ini adalah tanggung jawab Jauhar Efendi selaku Ketua IKAPTK Kaltim yang baru dilantik, yakni harus terus mengingatkan kepada semua anggota agar selalu berpedoman terhadap empat pilar tersebut, termasuk harus terus mengingatkan bahwa setiap alumnus kepamongprajaan menjauhkan dari dari gratifikasi dan kolusi," ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa ketika menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu, para alumni kepamongprajaan tidak mengenal mentang-mentang sesama almunus, tetapi jabatan yang dipercayakan harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tes, sehingga meski sama-sama satu almamater, namun jika tidak kompeten, harus dicari orang yang lebih kompeten.
"Saya yakin setiap alumni kepamongprajaan memiliki integritas dan kemampuan di bidang pemerintahan, namun sayangnya banyak bupati dan wali kota ketika mengangkat camat, bukan mengangkat alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan, tetapi lebih memilih tim sukses," tuturnya.
Sementara Ketua DPP IKAPTK Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi yang baru dilantik mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan merapatkan barisan guna menyusun program kerja baik untuk jangka pendek maupun menengah.
Selain itu, pihaknya juga segera melakukan pendataan terhadap data riil anggota yang masih aktif sebagai PNS maupun yang sudah pensiun, kemudian melakukan silaturahmi dan menyusun rencana kerja demi memberikan kontribusi bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan.
"Saya juga punya keinginan, sebelum tutup tahun ini akan melakukan pelantikan dan pengukuhan DPD IKAPTK di tingkat kabupaten/kota seperti di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Kemudian mendorong pembentukan DPD IKAPTK yang belum ada, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu yang belum ada tanda-tanda pembentukannya hingga saat ini," ucapnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017