Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, yang berbatasan darat dengan Malaysia pada 2018 mendapat jatah bantuan pembangunan menara telekomunikasi sebanyak 13 unit guna mengatasi wilayah yang masih "blank spot" atau tanpa sinyal.
"Banyak desa di Kabupaten Mahakam Ulu yang masih belum terhubung jaringan telekomunikasi alias blank spot, sehingga dengan adanya bantuan ini diharapkan ke depan akses komunikasinya menjadi lancar," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Kamis.
Ia mengemukakan bahwa sebanyak 13 menara telekomunikasi tersebut merupakan hasil usulan yang dilakukan Diskominfo Kaltim dan disetujui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sani juga mengatakan bahwa pada November 2017 segera dibangun enam unit BTS di Mahakam Ulu, sedangkan untuk menaranya akan dibangun oleh pemkab setempat, sehingga tahun depan diharapkan sudah bisa dimanfaatkan.
Diskominfo Kaltim sebelumnya telah mengusulkan pembangunan sebanyak 139 unit BTS untuk dipasang di semua kabupaten/kota di Kaltim, termasuk untuk Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2018 dan 2019.
Dari usulan tersebut, Kementerian Kominfo menyetujui pembangunan menara pada 2018 sebanyak 88 BTS, untuk dibangun di beberapa wilayah yang masih blank spot, di antaranya 11 BTS akan dibangun di Kabupaten Berau.
Kemudian Kabupaten Kutai Timur sebanyak 18 BTS, Kutai Barat 21 BTS, Kabupaten Paser 19 BTS, Mahakam Ulu 13 BTS, dan untuk dibangun di sejumlah kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak enam BTS.
Adanya rencana pembangunan menara berikut BTS ini, Abdullah Sani meyakini permasalahan wilayah tanpa sinyal di Kaltim dapat teratasi dan masyarakat khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar mendapat kemudahan berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi.
Ia menambahkan, pelayanan telekomunikasi bukan hanya hak masyarakat perkotaan, tetapi warga yang bermukim di pedalaman, perbatasan, dan pulau terluar pun berhak mendapat pelayanan yang sama.
Untuk itu, Diskominfo Kaltim terus berupaya agar daerah-daerah yang masih blank spot bisa segera teratasi, sehingga masyarakat pedalaman dapat menikmati pelayanan telekomunikasi dengan jaringan 3G, yang bukan hanya untuk melakukan komunikasi telepon atau SMS, tetapi juga bisa untuk mengakses data melalui internet.
"Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan pembangunan bidang telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, sehingga usulan pembangunan BTS yang disetujui oleh Kemenkominfo ini merupakan keberhasilan Kaltim dalam upaya pemenuhan kebutuhan telekomunikasi bagi warga perbatasan maupun pedalaman," ucap Sani. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Banyak desa di Kabupaten Mahakam Ulu yang masih belum terhubung jaringan telekomunikasi alias blank spot, sehingga dengan adanya bantuan ini diharapkan ke depan akses komunikasinya menjadi lancar," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Kamis.
Ia mengemukakan bahwa sebanyak 13 menara telekomunikasi tersebut merupakan hasil usulan yang dilakukan Diskominfo Kaltim dan disetujui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sani juga mengatakan bahwa pada November 2017 segera dibangun enam unit BTS di Mahakam Ulu, sedangkan untuk menaranya akan dibangun oleh pemkab setempat, sehingga tahun depan diharapkan sudah bisa dimanfaatkan.
Diskominfo Kaltim sebelumnya telah mengusulkan pembangunan sebanyak 139 unit BTS untuk dipasang di semua kabupaten/kota di Kaltim, termasuk untuk Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2018 dan 2019.
Dari usulan tersebut, Kementerian Kominfo menyetujui pembangunan menara pada 2018 sebanyak 88 BTS, untuk dibangun di beberapa wilayah yang masih blank spot, di antaranya 11 BTS akan dibangun di Kabupaten Berau.
Kemudian Kabupaten Kutai Timur sebanyak 18 BTS, Kutai Barat 21 BTS, Kabupaten Paser 19 BTS, Mahakam Ulu 13 BTS, dan untuk dibangun di sejumlah kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak enam BTS.
Adanya rencana pembangunan menara berikut BTS ini, Abdullah Sani meyakini permasalahan wilayah tanpa sinyal di Kaltim dapat teratasi dan masyarakat khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar mendapat kemudahan berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi.
Ia menambahkan, pelayanan telekomunikasi bukan hanya hak masyarakat perkotaan, tetapi warga yang bermukim di pedalaman, perbatasan, dan pulau terluar pun berhak mendapat pelayanan yang sama.
Untuk itu, Diskominfo Kaltim terus berupaya agar daerah-daerah yang masih blank spot bisa segera teratasi, sehingga masyarakat pedalaman dapat menikmati pelayanan telekomunikasi dengan jaringan 3G, yang bukan hanya untuk melakukan komunikasi telepon atau SMS, tetapi juga bisa untuk mengakses data melalui internet.
"Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan pembangunan bidang telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, sehingga usulan pembangunan BTS yang disetujui oleh Kemenkominfo ini merupakan keberhasilan Kaltim dalam upaya pemenuhan kebutuhan telekomunikasi bagi warga perbatasan maupun pedalaman," ucap Sani. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017