Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekitar 50 petani Desa Kerta Buana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menggelar demonstrasi sekaligus menutup jalur tambang batu bara PT Kitadin, sebagai bentuk protes dari limpahan lumpur yang membuat gagalnya panen padi warga.
"Sebanyak 50 petani yang menggelar demo ini berasal dari tiga kelompok tani di Desa Kerta Buana. Kami protes karena lumpur buangan dari PT Kitadin merusak persawahan kami sehingga tidak bisa bercocok tanam," ujar salah seorang perwakilan pendemo Ketut Bagia dihubungi dari Samarinda, Rabu.
Ia menuturkan bahwa nasib malang yang menimpa petani di desanya itu akibat dari Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara membiarkan kawasan pertanian yang dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan batubara.
Kondisi ini menyebabkan areal persawahan dikepung oleh tambang, sehingga kini sawah di Kerta Buana mengalami banjir lumpur yang berdampak pada gagal panen warga.
Menurutnya, PT Kitadin membuang lumpur dari kolam tambang ke lahan pertanian warga, sehingga memberikan dampak gagal panen bagi petani.
PT Kitadin merupakan salah satu dari grup perusahaan Indo Tambang Megahraya (ITM) di bawah payung PT Banpu yang merupakan salah satu dari perusahaan milik Negara Thailand di Indonesia.
PT Kitadin dalam operasinya di Kutai Kartanegara, mengantongi izin perpanjangan dengan nomor SK IUP 540/017/IUP-OP/MB-PBAT/I/2011 dengan luas IUP 2.973 ha dengan lokasi di Desa Kerta Buana.
Tambang PT Kitadin juga menjadi bagian dari penggusur pemukiman di Desa Kerta Buana sehingga berdampak pada kualitas lingkungan yang rusak, karena jarak aktivitas pertambangan yang kurang dari 50 meter dari pemukiman penduduk.
"Masalah lingkungan yang sangat buruk berdampak besar bagi lahan pertanian milik warga. Lahan ini sudah dikelola dari tahun 1980 melalui program transmigrasi yang didatangkan dari Bali," ucapnya.
Sedangkan penempatan penduduk melalui program transmigrasi, lanjut ia, bertujuan untuk menciptakan lumbung pangan yang besar dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Namun harapan untuk menjadi lumbung pangan dari Kerta Buana kini terancam akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali oleh PT Kitadin, belum lagi Desa Kerta Buana hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya melindungi kawasan pertanian.
"Demo oleh petani yang dimulai jam 8 pagi tadi, terpaksa sekitar jam 11 siang kami hentikan karena perusahaan menggunakan preman. Sebenarnya banyak petani yang berkeras menduduki sampai malam, terutama kaum ibu sampai adanya komitmen perusahaan tidak merusak lahan pertanian, tapi karena saya mengutamakan keselamatan petani, maka demo ini kami hentikan," ucap Ketut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sebanyak 50 petani yang menggelar demo ini berasal dari tiga kelompok tani di Desa Kerta Buana. Kami protes karena lumpur buangan dari PT Kitadin merusak persawahan kami sehingga tidak bisa bercocok tanam," ujar salah seorang perwakilan pendemo Ketut Bagia dihubungi dari Samarinda, Rabu.
Ia menuturkan bahwa nasib malang yang menimpa petani di desanya itu akibat dari Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara membiarkan kawasan pertanian yang dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan batubara.
Kondisi ini menyebabkan areal persawahan dikepung oleh tambang, sehingga kini sawah di Kerta Buana mengalami banjir lumpur yang berdampak pada gagal panen warga.
Menurutnya, PT Kitadin membuang lumpur dari kolam tambang ke lahan pertanian warga, sehingga memberikan dampak gagal panen bagi petani.
PT Kitadin merupakan salah satu dari grup perusahaan Indo Tambang Megahraya (ITM) di bawah payung PT Banpu yang merupakan salah satu dari perusahaan milik Negara Thailand di Indonesia.
PT Kitadin dalam operasinya di Kutai Kartanegara, mengantongi izin perpanjangan dengan nomor SK IUP 540/017/IUP-OP/MB-PBAT/I/2011 dengan luas IUP 2.973 ha dengan lokasi di Desa Kerta Buana.
Tambang PT Kitadin juga menjadi bagian dari penggusur pemukiman di Desa Kerta Buana sehingga berdampak pada kualitas lingkungan yang rusak, karena jarak aktivitas pertambangan yang kurang dari 50 meter dari pemukiman penduduk.
"Masalah lingkungan yang sangat buruk berdampak besar bagi lahan pertanian milik warga. Lahan ini sudah dikelola dari tahun 1980 melalui program transmigrasi yang didatangkan dari Bali," ucapnya.
Sedangkan penempatan penduduk melalui program transmigrasi, lanjut ia, bertujuan untuk menciptakan lumbung pangan yang besar dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Namun harapan untuk menjadi lumbung pangan dari Kerta Buana kini terancam akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali oleh PT Kitadin, belum lagi Desa Kerta Buana hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya melindungi kawasan pertanian.
"Demo oleh petani yang dimulai jam 8 pagi tadi, terpaksa sekitar jam 11 siang kami hentikan karena perusahaan menggunakan preman. Sebenarnya banyak petani yang berkeras menduduki sampai malam, terutama kaum ibu sampai adanya komitmen perusahaan tidak merusak lahan pertanian, tapi karena saya mengutamakan keselamatan petani, maka demo ini kami hentikan," ucap Ketut. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017