Samarinda (ANTARA Kaltim) - Forum Solidaritas Pelatih, Atlet dan Manajer Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyatakan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah provinsi yang tidak menuntaskan kekurangan bonus PON 2016, karena anggarannya tidak dialokasikan pada APBD Perubahan 2017.
Wakil Ketua Forum Solidaritas Pelatih dan Atlet Kaltim Sugeng Mochdar kepada wartawan di Samarinda, Senin, menjelaskan bahwa total kekurangan bonus yang belum direalisasikan kepada atlet, pelatih dan ofisial mencapai Rp13.791.206.900.
Pemprov Kaltim sebelumnya menjanjikan kekurangan bonus itu dialokasikan pada APBD-P 2017, tetapi kenyataannya saat sudah disahkan DPRD Kaltim beberapa hari lalu, anggaran bonus justru tidak masuk.
Sugeng menyatakan sangat kecewa dengan tidak adanya komitmen dan konsistensi Pemprov dan DPRD Kaltim yang sudah pernah menjanjikan kelancaran pembayaran kekurangan bonus tersebut.
Padahal, para atlet Kaltim sudah berjuang maksimal memberikan prestasi terbaik bagi kontingen di arena PON dan bersabar menanti kepastian cairnya sisa bonus yang menjadi haknya.
"Saat PON 2016, kami susah habis-habisan membela nama Kaltim hingga babak belur hingga ada yang masuk penjara, tetapi penghargaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang pernah dijanjikan," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berjuang hingga hak insan olahraga di Kaltim ini bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Menurut Sugeng, saat ini pihaknya telah berkonsultasi dengan KONI Kaltim untuk meminta arahan soal kekurangan bonus atlet PON dan berharap kekurangan itu bisa dipenuhi dan dianggarkan lagi oleh Pemprov Kaltim pada APBD 2018.
Bahkan, sejumlah atlet dan pelatih sudah menyatakan kebulatan tekad bahwa apabila tuntutan tak terpenuhi, mereka akan melakukan demo dengan kekuatan yang lebih besar.
"Jangan salahkan kami dari forum solidaritas melakukan gerakan-gerakan dalam menuntut hak kami sebagai pejuang olahraga," katanya.
Sementara itu, Ketua Media Humas KONI Kaltim Zulkarnain menjelaskan KONI sangat mendukung perjuangan para atlet dan pelatih untuk mendapatkan kekurangan bonus prestasi yang sudah dijanjikan.
"Kami mendukung sepenuhnya langkah mereka, karena apa yang dituntut itu adalah hak mereka, apalagi sudah dijanjikan sebelumnya dan mereka setuju. Tetapi, pada kenyataanya itu tidak dialokasikan dalam APBD-P," kata Zul.
Ia menambahkan, masalah bonus bukan menjadi kewenangan KONI Kaltim, melainkan pemprov dan DPRD. Namun, KONI Kaltim memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi dan kegelisahan para insan olahraga daerah setempat.
"Secepatnya KONI Kaltim akan membuat surat ke pemprov terkait kekurangan bonus agar dianggarkan pada APBD 2018. Surat itu akan terus kami kawal hingga ada jawaban pasti dari pemerintah," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Wakil Ketua Forum Solidaritas Pelatih dan Atlet Kaltim Sugeng Mochdar kepada wartawan di Samarinda, Senin, menjelaskan bahwa total kekurangan bonus yang belum direalisasikan kepada atlet, pelatih dan ofisial mencapai Rp13.791.206.900.
Pemprov Kaltim sebelumnya menjanjikan kekurangan bonus itu dialokasikan pada APBD-P 2017, tetapi kenyataannya saat sudah disahkan DPRD Kaltim beberapa hari lalu, anggaran bonus justru tidak masuk.
Sugeng menyatakan sangat kecewa dengan tidak adanya komitmen dan konsistensi Pemprov dan DPRD Kaltim yang sudah pernah menjanjikan kelancaran pembayaran kekurangan bonus tersebut.
Padahal, para atlet Kaltim sudah berjuang maksimal memberikan prestasi terbaik bagi kontingen di arena PON dan bersabar menanti kepastian cairnya sisa bonus yang menjadi haknya.
"Saat PON 2016, kami susah habis-habisan membela nama Kaltim hingga babak belur hingga ada yang masuk penjara, tetapi penghargaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang pernah dijanjikan," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berjuang hingga hak insan olahraga di Kaltim ini bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Menurut Sugeng, saat ini pihaknya telah berkonsultasi dengan KONI Kaltim untuk meminta arahan soal kekurangan bonus atlet PON dan berharap kekurangan itu bisa dipenuhi dan dianggarkan lagi oleh Pemprov Kaltim pada APBD 2018.
Bahkan, sejumlah atlet dan pelatih sudah menyatakan kebulatan tekad bahwa apabila tuntutan tak terpenuhi, mereka akan melakukan demo dengan kekuatan yang lebih besar.
"Jangan salahkan kami dari forum solidaritas melakukan gerakan-gerakan dalam menuntut hak kami sebagai pejuang olahraga," katanya.
Sementara itu, Ketua Media Humas KONI Kaltim Zulkarnain menjelaskan KONI sangat mendukung perjuangan para atlet dan pelatih untuk mendapatkan kekurangan bonus prestasi yang sudah dijanjikan.
"Kami mendukung sepenuhnya langkah mereka, karena apa yang dituntut itu adalah hak mereka, apalagi sudah dijanjikan sebelumnya dan mereka setuju. Tetapi, pada kenyataanya itu tidak dialokasikan dalam APBD-P," kata Zul.
Ia menambahkan, masalah bonus bukan menjadi kewenangan KONI Kaltim, melainkan pemprov dan DPRD. Namun, KONI Kaltim memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi dan kegelisahan para insan olahraga daerah setempat.
"Secepatnya KONI Kaltim akan membuat surat ke pemprov terkait kekurangan bonus agar dianggarkan pada APBD 2018. Surat itu akan terus kami kawal hingga ada jawaban pasti dari pemerintah," tegasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017