Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 24 organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur menilai penetapan tersangka terhadap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, tidak mengejutkan publik.
"Bagi kami, penetapan Rita sebagai tersangka oleh KPK, bukanlah hal yang mengejutkan publik karena desas-desus mengenai dugaan korupsi sudah lama terdengar," kata anggota KMS Kaltim yang juga Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang di Samarinda, Jumat.
Menurutnya, aroma dugaan korupsi yang lama tercium ini berbanding lurus dengan tata kelola sumber daya alam yang begitu buruk selama ini, mulai dari izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, izin perkebunan sawit yang merampas tanah-tanah rakyat.
Kemudian pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin yang abai dilakukan, alih fungsi lahan pertanian besar-besaran, sampai pada rumitnya dokumen perizinan yang seharusnya dapat diakses publik.
Ia menilai bahwa kejadian ini juga mengkonfirmasi bahwa perizinan masih menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi.
"Perizinan tak ubahnya seperti bisnis dan bancakan menggiurkan bagi elit politik. Tentu saja ini tidak hanya berada di bawah kendali satu orang, namun berada dalam pusaran kelompok oligarki yang bekerja secara sistematis sehingga distribusi kekayaan SDA hanya jatuh ke tangan sekolompok orang," tuturnya.
Terkait dengan itu, KMS Kaltim menyatakan lima sikap, pertama adalah mendesak KPK mengembangkan dugaan kasus suap dan gratifikasi di Kutai Kartanegara, tidak berhenti hanya menetapkan tiga tersangka, karena korupsi merupakan mata rantai yang umumnya melibatkan persekongkolan banyak orang.
Pernyataan sikap kedua adalah mendukung upaya KPK dalam membongkar dan mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya yang ada di Kaltim, khususnya di sektor tata kelola sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan.
Ketiga, mendesak KPK dalam pengungkapan kasus korupsi, tidak hanya terhenti di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun harus menjangkau daerah-daerah lain yang ada di Kaltim.
Keempat menyerukan masyarakat Kaltim memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Kelima, meminta seluruh masyarakat Kaltim mendorong, mengawal dan mengawasi tata kelola sumber daya alam yang partisipatif, berkeadilan, prorakyat, ramah lingkungan, terbuka, transparan dan tidak membunuh akses serta ruang-ruang kehidupan rakyat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Bagi kami, penetapan Rita sebagai tersangka oleh KPK, bukanlah hal yang mengejutkan publik karena desas-desus mengenai dugaan korupsi sudah lama terdengar," kata anggota KMS Kaltim yang juga Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang di Samarinda, Jumat.
Menurutnya, aroma dugaan korupsi yang lama tercium ini berbanding lurus dengan tata kelola sumber daya alam yang begitu buruk selama ini, mulai dari izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, izin perkebunan sawit yang merampas tanah-tanah rakyat.
Kemudian pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin yang abai dilakukan, alih fungsi lahan pertanian besar-besaran, sampai pada rumitnya dokumen perizinan yang seharusnya dapat diakses publik.
Ia menilai bahwa kejadian ini juga mengkonfirmasi bahwa perizinan masih menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi.
"Perizinan tak ubahnya seperti bisnis dan bancakan menggiurkan bagi elit politik. Tentu saja ini tidak hanya berada di bawah kendali satu orang, namun berada dalam pusaran kelompok oligarki yang bekerja secara sistematis sehingga distribusi kekayaan SDA hanya jatuh ke tangan sekolompok orang," tuturnya.
Terkait dengan itu, KMS Kaltim menyatakan lima sikap, pertama adalah mendesak KPK mengembangkan dugaan kasus suap dan gratifikasi di Kutai Kartanegara, tidak berhenti hanya menetapkan tiga tersangka, karena korupsi merupakan mata rantai yang umumnya melibatkan persekongkolan banyak orang.
Pernyataan sikap kedua adalah mendukung upaya KPK dalam membongkar dan mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya yang ada di Kaltim, khususnya di sektor tata kelola sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan.
Ketiga, mendesak KPK dalam pengungkapan kasus korupsi, tidak hanya terhenti di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun harus menjangkau daerah-daerah lain yang ada di Kaltim.
Keempat menyerukan masyarakat Kaltim memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Kelima, meminta seluruh masyarakat Kaltim mendorong, mengawal dan mengawasi tata kelola sumber daya alam yang partisipatif, berkeadilan, prorakyat, ramah lingkungan, terbuka, transparan dan tidak membunuh akses serta ruang-ruang kehidupan rakyat. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017