Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menarik seluruh mobil dinas yang dipinjampakaikan kepada anggota DPRD, setelah dana tunjangan transportasi bagi wakil rakyat itu resmi diberlakukan.
"Mobil dinas yang dipinjampakaikan ke masing-masing anggota DPRD akan ditarik setelah dana tunjangan transportasi dicairkan," kata Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Amrullah di Penajam, Rabu.
Ia menjelaskan, pemberian dana tunjangan transportasi bagi anggota DPRD tersebut akan berdampak terhadap pengelolaan aset bergerak atau kendaraan milik pemerintah kabupaten.
Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini dipinjampakaikan kepada 25 anggota DPRD setempat.
"Puluhan mobil dinas itu rencanannya dibagikan kepada organisasi perangkat daerah yang dibentuk pada 2016," jelas Amrullah.
Namun, sebelum dibagikan kepada OPD, mobil dinas bekas pakai anggota DPRD Penajam Paser Utara itu akan dianalisa lebih dulu untuk memastikan tingkat kelayakannya.
"Kalau ada mobil dinas yang dinilai memiliki biaya perawatan dan operasional cukup besar akan diputihkan, kemudian dilelang," tambahnya.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan dana tunjangan transportasi sebesar Rp14 juta per bulan untuk masing-masing anggota, namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah masih perlu melakukan survei untuk mencari dan memastikan standar mobil yang akan digunakan, termasuk biaya operasional harian di setiap penyewaan mobil.
Pemberian dana tunjangan transportasi kepada masing-masing anggota DPRD itu dipastikan semakin menambah pengeluaran kas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dengan asumsi tunjangan transportasi sebesar Rp14 juta, lanjut Amrullah, dalam satu bulan pemerintah kabupaten harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp308 juta atau lebih kurang Rp3,7 miliar setahun.
"Sebelumnya biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas roda empat itu dibebankan kepada masing-masing pengguna," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Mobil dinas yang dipinjampakaikan ke masing-masing anggota DPRD akan ditarik setelah dana tunjangan transportasi dicairkan," kata Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Amrullah di Penajam, Rabu.
Ia menjelaskan, pemberian dana tunjangan transportasi bagi anggota DPRD tersebut akan berdampak terhadap pengelolaan aset bergerak atau kendaraan milik pemerintah kabupaten.
Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini dipinjampakaikan kepada 25 anggota DPRD setempat.
"Puluhan mobil dinas itu rencanannya dibagikan kepada organisasi perangkat daerah yang dibentuk pada 2016," jelas Amrullah.
Namun, sebelum dibagikan kepada OPD, mobil dinas bekas pakai anggota DPRD Penajam Paser Utara itu akan dianalisa lebih dulu untuk memastikan tingkat kelayakannya.
"Kalau ada mobil dinas yang dinilai memiliki biaya perawatan dan operasional cukup besar akan diputihkan, kemudian dilelang," tambahnya.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan dana tunjangan transportasi sebesar Rp14 juta per bulan untuk masing-masing anggota, namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah masih perlu melakukan survei untuk mencari dan memastikan standar mobil yang akan digunakan, termasuk biaya operasional harian di setiap penyewaan mobil.
Pemberian dana tunjangan transportasi kepada masing-masing anggota DPRD itu dipastikan semakin menambah pengeluaran kas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dengan asumsi tunjangan transportasi sebesar Rp14 juta, lanjut Amrullah, dalam satu bulan pemerintah kabupaten harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp308 juta atau lebih kurang Rp3,7 miliar setahun.
"Sebelumnya biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas roda empat itu dibebankan kepada masing-masing pengguna," tambahnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017