Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan lembaga dan masyarakat dalam memaknai kemerdekaan, salah satunya dengan membangun kawasan perbatasan agar lebih maju.
"Bagi saya, memaknai kemerdekaan adalah mengejar ketertinggalan, di antaranya ketertinggalan di kawasan perbatasan, ketertinggalan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan ketertinggalan keterlibatan perempuan dalam berpolitik," ujar Hetifah, dihubungi dari Samarinda, Kamis.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden RI Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI, yang menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengurangi kesenjangan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah perdesaan.
Dalam pidato itu ditegaskan bahwa pemerintah bertekad membuat warga yang hidup di daerah-daerah perbatasan merasa bangga, karena pemerintah telah membangun daerah perbatasan sebagai beranda Indonesia.
Terkait komitmen pemerintah itu, Hetifah menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah perbatasan hendaknya tidak berhenti pada membangun gerbang pos lintas batasnya, tetapi yang terpenting adalah membangun kesejahteraan warganya.
Menurutnya, Badan Anggaran DPR RI selalu mendukung komitmen pemerintah membangun daerah melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan sebagai dana desa, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
"Sekarang sudah mulai dibangun 38 bandara perintis dan 14 pelabuhan di daerah-daerah perbatasan. Infrastruktur diperlukan untuk menghidupkan roda ekonomi. Fasilitas pelayanan publik di perbatasan juga akan terus diperbaiki," kata politisi Partai Golkar yang juga anggota Badan Anggaran ini.
Terkait penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa yang jumlahnya cukup besar dan rentan diselewengkan, Hetifah melalui Komisi II DPR akan membahasnya dengan mitra kerja, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan bahwa nilai dana transfer ke daerah-daerah dan dana desa sangat besar, yakni dalam nota keuangan RAPBN 2018 yang baru disampaikan pemerintah, anggaran transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp761 triliun.
RAPBN 2018 yang senilai Rp761 triliun itu terdiri dari tranfer ke daerah-daerah sebesar Rp701 triliun, kemudian transfer untuk dana desa sebesar Rp60 triliun, sehingga ia berharap dengan adanya dana yang cukup besar tersebut, maka pembangunan di desa akan mengalami percepatan.
Hingga saat ini, menurut Hetifah, pembangunan yang menggunakan dana desa tahun 2016 sudah dapat dirasakan hasilnya karena berbagai infrastruktur baru untuk desa sudah terbangun. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas SDM desa.
"Sedangkan untuk dana desa tahun 2017, hingga pertengahan tahun ini sudah ada beberapa capaian, seperti penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp36 triliun, jumlah pendamping desa sebanyak 40.142 orang, terbentuknya 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan di 29.556 desa, dan sudah banyak desa melakukan kegiatan yang anggarannya dari dana desa," ucap Hetifah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Bagi saya, memaknai kemerdekaan adalah mengejar ketertinggalan, di antaranya ketertinggalan di kawasan perbatasan, ketertinggalan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan ketertinggalan keterlibatan perempuan dalam berpolitik," ujar Hetifah, dihubungi dari Samarinda, Kamis.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden RI Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI, yang menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengurangi kesenjangan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah perdesaan.
Dalam pidato itu ditegaskan bahwa pemerintah bertekad membuat warga yang hidup di daerah-daerah perbatasan merasa bangga, karena pemerintah telah membangun daerah perbatasan sebagai beranda Indonesia.
Terkait komitmen pemerintah itu, Hetifah menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah perbatasan hendaknya tidak berhenti pada membangun gerbang pos lintas batasnya, tetapi yang terpenting adalah membangun kesejahteraan warganya.
Menurutnya, Badan Anggaran DPR RI selalu mendukung komitmen pemerintah membangun daerah melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan sebagai dana desa, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
"Sekarang sudah mulai dibangun 38 bandara perintis dan 14 pelabuhan di daerah-daerah perbatasan. Infrastruktur diperlukan untuk menghidupkan roda ekonomi. Fasilitas pelayanan publik di perbatasan juga akan terus diperbaiki," kata politisi Partai Golkar yang juga anggota Badan Anggaran ini.
Terkait penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa yang jumlahnya cukup besar dan rentan diselewengkan, Hetifah melalui Komisi II DPR akan membahasnya dengan mitra kerja, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan bahwa nilai dana transfer ke daerah-daerah dan dana desa sangat besar, yakni dalam nota keuangan RAPBN 2018 yang baru disampaikan pemerintah, anggaran transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp761 triliun.
RAPBN 2018 yang senilai Rp761 triliun itu terdiri dari tranfer ke daerah-daerah sebesar Rp701 triliun, kemudian transfer untuk dana desa sebesar Rp60 triliun, sehingga ia berharap dengan adanya dana yang cukup besar tersebut, maka pembangunan di desa akan mengalami percepatan.
Hingga saat ini, menurut Hetifah, pembangunan yang menggunakan dana desa tahun 2016 sudah dapat dirasakan hasilnya karena berbagai infrastruktur baru untuk desa sudah terbangun. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas SDM desa.
"Sedangkan untuk dana desa tahun 2017, hingga pertengahan tahun ini sudah ada beberapa capaian, seperti penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp36 triliun, jumlah pendamping desa sebanyak 40.142 orang, terbentuknya 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan di 29.556 desa, dan sudah banyak desa melakukan kegiatan yang anggarannya dari dana desa," ucap Hetifah. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017