Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan, yakni 47.030 jiwa pada September 2016 atau 6,99 persen, menjadi 49.470 jiwa pada Maret 2017 atau 7,22 persen.
"Berdasarkan data tersebut, maka pada periode September 2016 hingga Maret 2017 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami penambahan sebanyak 2.440 orang," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim M Habibullah di Samarinda, Selasa.
Selama periode September 2016 hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Kaltara naik sebanyak 770 jiwa, sedangkan di kawasan perdesaan naik lebih tinggi yakni sebanyak 1.670 jiwa.
Dalam satu tahun, lanjutnya, BPS Kaltim melakukan survei terkait perubahan kemiskinan sebanyak dua kali, yakni pada Maret dan September, sehingga pada September mendatang akan kembali melakukan survei.
Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat 31.450 orang atau mencapai 10,78 persen, lebih banyak ketimbangn jumlah warga miskin di perkotaan Kaltara yang tercatat 10.020 jiwa atau hanya 4,59 persen.
Untuk menentukan warga tercatat sebagai orang miskin atau tidak, ukuran utama yang digunakan adalah angka garis kemiskinan.
Selama September 2016 hingga Maret 2017, lanjutnya, angka garis kemiskinan di Kaltara naik 4,05 persen, dari Rp530.566 per kapita per bulan pada September 2016, menjadi Rp552.040 per kapita per bulan pada Maret 2017.
Komoditi makanan penyumbang garis kemiskinan di Kaltara, antara lain beras, rokok kretek filter, bandeng dan telur ayam ras. Sementara dari komoditas nonmakanan antara lain perumahan, listrik, pendidikan, bensin, dan angkutan.
Dilanjutkannya, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Pada periode September 2016-Maret 2017, tambah Habibullah, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kaltara cenderung naik.
Untuk itu, ia berpesan kepada Pemprov Kaltara untuk mewaspadai tingginya indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang naik dari 0,879 pada September 2016 menjadi 1,207 pada Maret 2017.
"Tingginya indeks P1 karena Kaltara masih daerah baru yang dimekarkan dengan masih minimnya infrastruktur di perdesaan, sehingga banyak hal dan kegiatan ekonomi yang juga baru dimulai. Selain juga karena Kaltara banyak memiliki kawasan perdesaan," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Berdasarkan data tersebut, maka pada periode September 2016 hingga Maret 2017 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami penambahan sebanyak 2.440 orang," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim M Habibullah di Samarinda, Selasa.
Selama periode September 2016 hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Kaltara naik sebanyak 770 jiwa, sedangkan di kawasan perdesaan naik lebih tinggi yakni sebanyak 1.670 jiwa.
Dalam satu tahun, lanjutnya, BPS Kaltim melakukan survei terkait perubahan kemiskinan sebanyak dua kali, yakni pada Maret dan September, sehingga pada September mendatang akan kembali melakukan survei.
Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat 31.450 orang atau mencapai 10,78 persen, lebih banyak ketimbangn jumlah warga miskin di perkotaan Kaltara yang tercatat 10.020 jiwa atau hanya 4,59 persen.
Untuk menentukan warga tercatat sebagai orang miskin atau tidak, ukuran utama yang digunakan adalah angka garis kemiskinan.
Selama September 2016 hingga Maret 2017, lanjutnya, angka garis kemiskinan di Kaltara naik 4,05 persen, dari Rp530.566 per kapita per bulan pada September 2016, menjadi Rp552.040 per kapita per bulan pada Maret 2017.
Komoditi makanan penyumbang garis kemiskinan di Kaltara, antara lain beras, rokok kretek filter, bandeng dan telur ayam ras. Sementara dari komoditas nonmakanan antara lain perumahan, listrik, pendidikan, bensin, dan angkutan.
Dilanjutkannya, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Pada periode September 2016-Maret 2017, tambah Habibullah, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kaltara cenderung naik.
Untuk itu, ia berpesan kepada Pemprov Kaltara untuk mewaspadai tingginya indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang naik dari 0,879 pada September 2016 menjadi 1,207 pada Maret 2017.
"Tingginya indeks P1 karena Kaltara masih daerah baru yang dimekarkan dengan masih minimnya infrastruktur di perdesaan, sehingga banyak hal dan kegiatan ekonomi yang juga baru dimulai. Selain juga karena Kaltara banyak memiliki kawasan perdesaan," ujarnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017