Penajam (ANTARA Kaltim) - Lebih kurang 2.200 nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga kini belum memiliki kartu identitas, kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Perizinan Dinas Perikanan setempat, Mulyono.
"Jumlah nelayan di wilayah Penajam Paser Utara mencapai 4.022 orang, tetapi yang memiliki kartu identitas nelayan baru sebanyak 1.822 orang, yang berarti 2.200 nelayan lainnya belum mengantongi kartu identitas," jelas Mulyono ketika ditemui di Penajam, Senin.
Menurut ia, minimnya angka kepemilikan kartu identitas nelayan tersebut, karena kesadaran nelayan mengenai pentingnya kartu itu masih rendah.
"Banyak nelayan yang menyepelekan pentingnya kartu identitas nelayan, padahal kartu itu sebagai antisipasi penanganan jika terjadi kecelakaan saat nelayan sedang melaut," ungkap Mulyono.
Ia menambahkan pembuatan kartu identitas nelayan yang pada tahun sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, ikut menjadi penyebab nelayan enggan melakukan pengurusan.
Namun sejak 2017, pembuatan kartu identitas nelayan dilakukan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kartu identitas nelayan merupakan program pemerintah pusat yang pendataannya melalui sistem dalam jaringan (online) berbasis data Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Setiap nelayan diwajibkan memiliki kartu identitas sebagai antisipasi penanganan jika terjadi kecelakaan saat nelayan di laut. Pencetakan kartu tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga seluruh nelayan bisa memilikinya.
Mulyono menjelaskan, kartu identitas nelayan itu tertera data nelayan dan nomor yang tercacat pada kapal yang dioperasikan.
Selain sebagai antisipasi kecelakaan di laut, tambah Mulyono, kartu identitas juga akan memudahkan nelayan untuk mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan, mengikuti pelatihan, serta mendapatkan asuransi khusus nelayan dari pemerintah
"Dengan adanya kartu identitas nelayan itu, kami akan mudah menelusuri pemilik kapal yang terkena musibah kecelakan di laut, serta nelayan akan mudah mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan atau pelatihan dan asuransi dari pemerintah," ucap Mulyono. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Jumlah nelayan di wilayah Penajam Paser Utara mencapai 4.022 orang, tetapi yang memiliki kartu identitas nelayan baru sebanyak 1.822 orang, yang berarti 2.200 nelayan lainnya belum mengantongi kartu identitas," jelas Mulyono ketika ditemui di Penajam, Senin.
Menurut ia, minimnya angka kepemilikan kartu identitas nelayan tersebut, karena kesadaran nelayan mengenai pentingnya kartu itu masih rendah.
"Banyak nelayan yang menyepelekan pentingnya kartu identitas nelayan, padahal kartu itu sebagai antisipasi penanganan jika terjadi kecelakaan saat nelayan sedang melaut," ungkap Mulyono.
Ia menambahkan pembuatan kartu identitas nelayan yang pada tahun sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, ikut menjadi penyebab nelayan enggan melakukan pengurusan.
Namun sejak 2017, pembuatan kartu identitas nelayan dilakukan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kartu identitas nelayan merupakan program pemerintah pusat yang pendataannya melalui sistem dalam jaringan (online) berbasis data Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Setiap nelayan diwajibkan memiliki kartu identitas sebagai antisipasi penanganan jika terjadi kecelakaan saat nelayan di laut. Pencetakan kartu tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga seluruh nelayan bisa memilikinya.
Mulyono menjelaskan, kartu identitas nelayan itu tertera data nelayan dan nomor yang tercacat pada kapal yang dioperasikan.
Selain sebagai antisipasi kecelakaan di laut, tambah Mulyono, kartu identitas juga akan memudahkan nelayan untuk mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan, mengikuti pelatihan, serta mendapatkan asuransi khusus nelayan dari pemerintah
"Dengan adanya kartu identitas nelayan itu, kami akan mudah menelusuri pemilik kapal yang terkena musibah kecelakan di laut, serta nelayan akan mudah mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan atau pelatihan dan asuransi dari pemerintah," ucap Mulyono. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017