Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memberikan apresiasi kepada daerah itu yang menjadi tuan rumah pelaksanaan forum Governor`s Climate and Forest atau GCF 2017.
"Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Kaltim sangat tepat menjadi tuan rumah GCF karena komitmen yang kuat dari gubernur dan sekretaris daerah pada pengelolaan hutan yang baik dan lestari. Bahkan beliau menegaskan, Kaltim patut menjadi contoh provinsi lain di Indonesia," kata Awang Faroek, Selasa.
Menteri LHK juga, kata Awang Faroek, menyampaikan apresiasinya terkait aktifnya Kaltim pada forum GCF yang beranggotakan 35 negara bagian dan provinsi dari negara Brazil, Kolombia, Indonesia, Pantai Gading, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat.
"Ibu Menteri juga menyampaikan hasil rapat tahunan GCF 2016 di Jalisco Meksiko, yang menetapkan Kaltim sebagai tuan rumah atau Chair GCF Task Force 2016-2017," ucap Awang Faroek.
Sukses dan kepercayaan yang diberikan kepada perovinsi Kaltim itu menurut Gubernur tidak datang begitu saja.
Provinsi Kaltim lanjut Awang Faroek, membuktikan dengan banyak contoh pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan yang baik hingga menjadi perhatian dunia.
"Terbaru, salah satu kawasan hutan Kaltim yang masih perawan dan lestari, yakni Kampung Merabu di Kabupaten Berau mendapat kunjungan pejabat pemerintah Norwegia dan Jerman," tuturnya
"Ibu Menteri juga memberikan apresiasi kepada Kaltim karena pemerintah Norwegia dan Jerman mau belajar tentang pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan di Kampung Merabu," terang Awang Faroek.
Provinsi Kaltim kata Awang Faroek, sudah menjadi anggota GCF sejak 2008 dan aktif hadir di setiap rapat tahunan di berbagai negara anggota GCF.
Provinsi lain di Indonesia yang menjadi anggota GCF adalah Nangro Aceh Darussalam, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat.
Rapat tahunan GCF di Kaltim rencananya dilaksanakan pada 25-29 September 2017 di Hotel Grand Senyiur dan Hotel Novotel Balikpapan.
Peserta rapat tahunan terdiri dari bussiness meeting sebanyak 70 orang dengan masing-masing dua delegasi dari 35 provinsi/negara bagian anggota GCF ditambah para gubernur yang hadir.
Peserta lainnya, yakni public meeting yang diperkirakan 300 hingga 400 orang yang terdiridari delegasi GCF, lembaga-lembaga internasional, komunitas donor, sektor swasta, masyarakat dan lain-lain.
Rapat tahunan nanti akan mengangkat tema `Membangun Ekonomi Hijau dan Inklusif : Pendekatan Keberlanjutan Yurisdiksional`.
"Tema tersebut akan diterjemahkan dengan mendorong para produsen dan pemerintah daerah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan tropis dalam skala yang subtantif dan mewujukan keberlanjutan berbasis yurisdiksi melalui pembangunan yang menyertakan berbagai jenis kemitraan publik," jelas Awang Faroek.
Pada rapat itu juga akan difokuskan pada harmonisasi dan penyelerasan berbagai proses mewujudkan sertifikasi yurisdiksional, yurisdictional sourcing REDD+ dan kebijakan domestik.
"Kami juga akan membangun kriteria kinerja sederhana bagi produksi komoditas berkelanjutan atau bebas deforestasi di tingkat yurisdiksi yang disepakati bersama serta membangun kemitraan di tingkat implementasi antara masing-masing yurisdiksi anggota GCF, para pelaku rantai pasok utama, lembaga donor dan pasar," beber Awang Faroek.
Format rapat tahunan ini akan dikemas dalam bentuk dialog tingkat tinggi, pertemuan umum tingkat tinggi dan sisi kerja dan diskusi panel. Rapat tahunan ini juga diharapkan menghasilkan satu keluaran pokok yakni Piagam Balikpapan.
"Satu komitmen untuk menjaga dan melestarikan hutan serta memanfaatkan berbagai potensi dengan tetap memperhitungkan faktor kelestarian dan keberlanjutan hutan," kata Awang Faroek. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Kaltim sangat tepat menjadi tuan rumah GCF karena komitmen yang kuat dari gubernur dan sekretaris daerah pada pengelolaan hutan yang baik dan lestari. Bahkan beliau menegaskan, Kaltim patut menjadi contoh provinsi lain di Indonesia," kata Awang Faroek, Selasa.
Menteri LHK juga, kata Awang Faroek, menyampaikan apresiasinya terkait aktifnya Kaltim pada forum GCF yang beranggotakan 35 negara bagian dan provinsi dari negara Brazil, Kolombia, Indonesia, Pantai Gading, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat.
"Ibu Menteri juga menyampaikan hasil rapat tahunan GCF 2016 di Jalisco Meksiko, yang menetapkan Kaltim sebagai tuan rumah atau Chair GCF Task Force 2016-2017," ucap Awang Faroek.
Sukses dan kepercayaan yang diberikan kepada perovinsi Kaltim itu menurut Gubernur tidak datang begitu saja.
Provinsi Kaltim lanjut Awang Faroek, membuktikan dengan banyak contoh pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan yang baik hingga menjadi perhatian dunia.
"Terbaru, salah satu kawasan hutan Kaltim yang masih perawan dan lestari, yakni Kampung Merabu di Kabupaten Berau mendapat kunjungan pejabat pemerintah Norwegia dan Jerman," tuturnya
"Ibu Menteri juga memberikan apresiasi kepada Kaltim karena pemerintah Norwegia dan Jerman mau belajar tentang pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan di Kampung Merabu," terang Awang Faroek.
Provinsi Kaltim kata Awang Faroek, sudah menjadi anggota GCF sejak 2008 dan aktif hadir di setiap rapat tahunan di berbagai negara anggota GCF.
Provinsi lain di Indonesia yang menjadi anggota GCF adalah Nangro Aceh Darussalam, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat.
Rapat tahunan GCF di Kaltim rencananya dilaksanakan pada 25-29 September 2017 di Hotel Grand Senyiur dan Hotel Novotel Balikpapan.
Peserta rapat tahunan terdiri dari bussiness meeting sebanyak 70 orang dengan masing-masing dua delegasi dari 35 provinsi/negara bagian anggota GCF ditambah para gubernur yang hadir.
Peserta lainnya, yakni public meeting yang diperkirakan 300 hingga 400 orang yang terdiridari delegasi GCF, lembaga-lembaga internasional, komunitas donor, sektor swasta, masyarakat dan lain-lain.
Rapat tahunan nanti akan mengangkat tema `Membangun Ekonomi Hijau dan Inklusif : Pendekatan Keberlanjutan Yurisdiksional`.
"Tema tersebut akan diterjemahkan dengan mendorong para produsen dan pemerintah daerah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan tropis dalam skala yang subtantif dan mewujukan keberlanjutan berbasis yurisdiksi melalui pembangunan yang menyertakan berbagai jenis kemitraan publik," jelas Awang Faroek.
Pada rapat itu juga akan difokuskan pada harmonisasi dan penyelerasan berbagai proses mewujudkan sertifikasi yurisdiksional, yurisdictional sourcing REDD+ dan kebijakan domestik.
"Kami juga akan membangun kriteria kinerja sederhana bagi produksi komoditas berkelanjutan atau bebas deforestasi di tingkat yurisdiksi yang disepakati bersama serta membangun kemitraan di tingkat implementasi antara masing-masing yurisdiksi anggota GCF, para pelaku rantai pasok utama, lembaga donor dan pasar," beber Awang Faroek.
Format rapat tahunan ini akan dikemas dalam bentuk dialog tingkat tinggi, pertemuan umum tingkat tinggi dan sisi kerja dan diskusi panel. Rapat tahunan ini juga diharapkan menghasilkan satu keluaran pokok yakni Piagam Balikpapan.
"Satu komitmen untuk menjaga dan melestarikan hutan serta memanfaatkan berbagai potensi dengan tetap memperhitungkan faktor kelestarian dan keberlanjutan hutan," kata Awang Faroek. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017