Samarinda (ANTARA Kaltim) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan sosok calon gubernur yang benar-benar peduli dengan nasib petani, terutama dalam bentuk program pemberdayaan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Ketua HKTI Kaltim Achmad Husry kepada wartawan di Samarinda, Kamis, mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak memiliki perhatian pada sektor pertanian, namun masih belum sepenuhnya melahirkan kebijakan yang membela kesejahteraan petani.
Hal itu terbukti lahan pertanian di Kaltim semakin tergerus dengan keberadaan usaha-usaha pertambangan dan perkebunan serta perumahan yang sebagian besar mengakomodasi kepentingan para investor.
"Sementara bila melihat kalkulasi dari sisi anggaran di APBD Kaltim nilainya sangat sedikit untuk program pertanian, masih kalah jauh dengan sektor lainnya, utamanya untuk pembangunan infrastruktur atau fisik," katanya menanggapi dinamika politik jelang Pilkada Kaltim 2018.
Dengan kondisi tersebut, Husry sangat berharap pada pemilihan kepala daerah Kaltim tahun 2018, calon gubernur yang akan maju bisa membawa misi perubahan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para petani.
"Setidaknya inilah harapan HKTI Kaltim dalam peringatan 44 tahun terbentuknya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia," kata Husry.
Secara nasional, lanjutnya, Indonesia sebagai negara agraria masih memiliki sekitar 27 juta petani miskin sampai hari ini.
Di Kaltim, belum berpihaknya pemerintah pada sektor pertanian tercermin dari alokasi anggaran yang tidak lebih dari 3 persen pada APBD, di luar anggaran pembangunan fisik.
"Mengalokasikan anggaran sektor pertanian, kalah hebat dari sektor lain. Sektor pertanian mungkin masih 3 persen, tapi sektor fisik 60 persen. Tapi kan semuanya dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dari perdagangan," katanya.
Ia menambahkan kondisi petani juga masih belum beranjak sebagai objek politik bagi para politisi untuk menangguk suara. Perhatian semua politisi kepada petani terlihat lebih gencar saat menjelang pesta demokrasi.
Bagi Achmad Husry, perjuangan HKTI Kaltim sejauh ini sesuai fungsinya, menyadarkan pembuat kebijakan untuk peduli kepada petani.
"Saya menghargai sudah ada keinginan dari pemprov, tapi pada bagian tertentu belum terwujud. Saya berharap ke depan dengan calon kepala daerah, kita harus belajar kesulitan dari kondisi sekarang. Setidaknya jika ada gubernur baru, ada perhatian lebih kepada petani," kata dia.
Ia juga menyoroti banyaknya Izin Usaha Pertambangan yang tumpang tindih dengan lahan pertanian, sehingga petani menjadi korban dan harus kehilangan lahan atau mata pencahariannya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Ketua HKTI Kaltim Achmad Husry kepada wartawan di Samarinda, Kamis, mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak memiliki perhatian pada sektor pertanian, namun masih belum sepenuhnya melahirkan kebijakan yang membela kesejahteraan petani.
Hal itu terbukti lahan pertanian di Kaltim semakin tergerus dengan keberadaan usaha-usaha pertambangan dan perkebunan serta perumahan yang sebagian besar mengakomodasi kepentingan para investor.
"Sementara bila melihat kalkulasi dari sisi anggaran di APBD Kaltim nilainya sangat sedikit untuk program pertanian, masih kalah jauh dengan sektor lainnya, utamanya untuk pembangunan infrastruktur atau fisik," katanya menanggapi dinamika politik jelang Pilkada Kaltim 2018.
Dengan kondisi tersebut, Husry sangat berharap pada pemilihan kepala daerah Kaltim tahun 2018, calon gubernur yang akan maju bisa membawa misi perubahan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para petani.
"Setidaknya inilah harapan HKTI Kaltim dalam peringatan 44 tahun terbentuknya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia," kata Husry.
Secara nasional, lanjutnya, Indonesia sebagai negara agraria masih memiliki sekitar 27 juta petani miskin sampai hari ini.
Di Kaltim, belum berpihaknya pemerintah pada sektor pertanian tercermin dari alokasi anggaran yang tidak lebih dari 3 persen pada APBD, di luar anggaran pembangunan fisik.
"Mengalokasikan anggaran sektor pertanian, kalah hebat dari sektor lain. Sektor pertanian mungkin masih 3 persen, tapi sektor fisik 60 persen. Tapi kan semuanya dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dari perdagangan," katanya.
Ia menambahkan kondisi petani juga masih belum beranjak sebagai objek politik bagi para politisi untuk menangguk suara. Perhatian semua politisi kepada petani terlihat lebih gencar saat menjelang pesta demokrasi.
Bagi Achmad Husry, perjuangan HKTI Kaltim sejauh ini sesuai fungsinya, menyadarkan pembuat kebijakan untuk peduli kepada petani.
"Saya menghargai sudah ada keinginan dari pemprov, tapi pada bagian tertentu belum terwujud. Saya berharap ke depan dengan calon kepala daerah, kita harus belajar kesulitan dari kondisi sekarang. Setidaknya jika ada gubernur baru, ada perhatian lebih kepada petani," kata dia.
Ia juga menyoroti banyaknya Izin Usaha Pertambangan yang tumpang tindih dengan lahan pertanian, sehingga petani menjadi korban dan harus kehilangan lahan atau mata pencahariannya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017