Penajam (ANTARA Kaltim) - Pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan meningkat tajam, jika usulan pemkab untuk pengelolaan ladang minyak dan gas Terminal Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, disetujui pemerintah pusat, kata Bupati Yusran Aspar.
"Kalau pemerintah kabupaten berhasil mengelola sumur migas itu diperkirakan PAD meningkat menjadi Rp1,5 triliun, dari saat ini hanya Rp68,12 miliar," kata Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Menurut Yusran, APBD Penajam Paser Utara juga akan melejit pesat jika pemkab bisa mengelola ladang migas Terminal Lawe-Lawe, dengan perkiraan mencapai Rp3 triliun sampai Rp3,5 triliun atau dua kali lipat lebih dari APBD 2017 sekitar Rp1,42 triliun.
"Manfaat lainnya adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Kalau dikembangkan menjadi industri hilir, akan menyerap sekitar 25 sampai 35 persen tenaga kerja, dari lebih kurang 11.000 tenaga kerja di Penajam Paser Utara. Kami tidak terpaku dengan industri hulu, tapi juga industri hilir yang mampu menyerap tenaga kerja," ujar bupati.
Keseriusan Pemkab Penajam Paser Utara untuk mengambil alih pengelolaan ladang migas Lawe-Lawe setelah kontrak Chevron Indonesie Company berakhir pada 2018, bukan hanya dengan membentuk perusahaan daerah dan menerbitkan peraturan daerahnya.
Pemkab Penajam Paser Utara juga meminta akademisi Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi untuk menyusun kajian terkait pengelolaan ladang migas itu.
"Sudah disiapkan empat skenario pengelolaan, salah satunya konsorsium Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola empat lapangan migas," jelas Yusran.
Dalam pola konsorsium itu, 49 persen saham untuk daerah penghasil dan 51 persen untuk PT Pertamina (Persero) atau pemerintah pusat.
"Dengan pola pembagian saham seperti itu, PAD yang akan diperoleh pemerintah kabupaten mencapai Rp1,5 triliun, bahkan bisa mencapai Rp2,26 triliun," tambahnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan Blok East Kalimantan Timur yang dikelola Chevron Indonesie Company memiliki 14 lapangan minyak dan gas lepas pantai seluas 11.000 kilometer persegi atau 2,8 juta hektare.
Ke-14 lapangan migas lepas pantai tersebut tersebar di Kutai Basin, yakni Attaka, Bangkirai, Kerindingan, Mahoni, Santan, Sedandang, Seguni, Sepinggan, Serang, Yakin, Melahin, Pantai dan Seturian.
Dan saat ini eksisting lapangan Attaka yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartenegara, lapangan Yakin dan Sepinggan yang ada di wilayah Penajam Paser Utara, serta lapangan West Seni di Selat Makassar.
Khusus untuk lapangan Sepinggan dan West Seno, karena berada di wilayah 12 mil dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada 2016, lapangan Attaka, Yakin, Sepinggan, dan West Seni memproduksi 17.700 barel minyak dan gas sebanyak 152,5 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).
Sementara sisa cadangan minyak di empat lapangan migas tersebut masih sekitar 63,6 barel dan gas sebanyak 2.317 mmscfd.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kalau pemerintah kabupaten berhasil mengelola sumur migas itu diperkirakan PAD meningkat menjadi Rp1,5 triliun, dari saat ini hanya Rp68,12 miliar," kata Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Menurut Yusran, APBD Penajam Paser Utara juga akan melejit pesat jika pemkab bisa mengelola ladang migas Terminal Lawe-Lawe, dengan perkiraan mencapai Rp3 triliun sampai Rp3,5 triliun atau dua kali lipat lebih dari APBD 2017 sekitar Rp1,42 triliun.
"Manfaat lainnya adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Kalau dikembangkan menjadi industri hilir, akan menyerap sekitar 25 sampai 35 persen tenaga kerja, dari lebih kurang 11.000 tenaga kerja di Penajam Paser Utara. Kami tidak terpaku dengan industri hulu, tapi juga industri hilir yang mampu menyerap tenaga kerja," ujar bupati.
Keseriusan Pemkab Penajam Paser Utara untuk mengambil alih pengelolaan ladang migas Lawe-Lawe setelah kontrak Chevron Indonesie Company berakhir pada 2018, bukan hanya dengan membentuk perusahaan daerah dan menerbitkan peraturan daerahnya.
Pemkab Penajam Paser Utara juga meminta akademisi Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi untuk menyusun kajian terkait pengelolaan ladang migas itu.
"Sudah disiapkan empat skenario pengelolaan, salah satunya konsorsium Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola empat lapangan migas," jelas Yusran.
Dalam pola konsorsium itu, 49 persen saham untuk daerah penghasil dan 51 persen untuk PT Pertamina (Persero) atau pemerintah pusat.
"Dengan pola pembagian saham seperti itu, PAD yang akan diperoleh pemerintah kabupaten mencapai Rp1,5 triliun, bahkan bisa mencapai Rp2,26 triliun," tambahnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan Blok East Kalimantan Timur yang dikelola Chevron Indonesie Company memiliki 14 lapangan minyak dan gas lepas pantai seluas 11.000 kilometer persegi atau 2,8 juta hektare.
Ke-14 lapangan migas lepas pantai tersebut tersebar di Kutai Basin, yakni Attaka, Bangkirai, Kerindingan, Mahoni, Santan, Sedandang, Seguni, Sepinggan, Serang, Yakin, Melahin, Pantai dan Seturian.
Dan saat ini eksisting lapangan Attaka yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartenegara, lapangan Yakin dan Sepinggan yang ada di wilayah Penajam Paser Utara, serta lapangan West Seni di Selat Makassar.
Khusus untuk lapangan Sepinggan dan West Seno, karena berada di wilayah 12 mil dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada 2016, lapangan Attaka, Yakin, Sepinggan, dan West Seni memproduksi 17.700 barel minyak dan gas sebanyak 152,5 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).
Sementara sisa cadangan minyak di empat lapangan migas tersebut masih sekitar 63,6 barel dan gas sebanyak 2.317 mmscfd.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017