Samarinda (ANTARA Kaltim) - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir April 2017, seiring segera selesainya pekerjaan fisik bangunan yang mulai dikerjakan sejak Oktober 2016.
"Sekarang pembangunan fisik gedung BI Kaltara sudah mau rampung sehingga ditargetkan pada pekan keempat April sudah bisa ditempati, guna mendukung pengembangan perekonomian di Kaltara," ujar Kepala BI Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Nur di Samarinda, Kamis.
Ia menjelaskan selama ini tugas-tugas keuangan dan berbagai masukan terkait kebijakan pengembangan perekonomian di Kaltara masih dibantu BI Provinsi Kaltim, karena provinsi baru itu belum memiliki kantor perwakilan.
Menurut ia, hampir setiap bulan ada petugas BI Kaltim yang berangkat ke Kaltara dengan berbagai keperluan, baik terkait pengiriman uang ke kas titipan maupun dukungan pengembangan ekonomi.
Keberadaan BI Kaltara akan berperan sebagai mitra kerja strategis bagi pemerintah daerah, terutama dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengembangkan sektor ekonomi baru yang potensial, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, tambah Nur, dalam setiap pengambilan kebijakan, BI membutuhkan informasi, data, dan gambaran utuh kondisi perekonomian tidak hanya dari aspek global dan nasional, namun juga aspek ekonomi daerah.
Untuk itu, keberadaan BI di berbagai daerah menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, selain untuk membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan di daerah.
Kemitraan dapat mendukung penyediaan data dan informasi, serta membangun sinergi maupun kerja sama pelaksanaan berbagai program ekonomi.
"Atas dasar itulah, maka penguatan peran Kantor Perwakilan BI di setiap daerah, termasuk di Kaltara, menjadi salah satu agenda strategis dalam transformasi BI. Setiap provinsi memang idealnya terdapat perwakilan BI karena terlalu jauh jangkauan dari pusat ke daerah," ujarnya.
Ia menambahkan fungsi BI Kaltara akan sama dengan BI Kaltim, yakni kewenangan penuh yang meliputi fungsi moneter, pelaksanaan, pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, surveillance sistem keuangan regional, statistik, pengembangan keuangan inklusif dan UMKM, serta komunikasi kebijakan.
"Struktur perekonomian Kaltara tidak seperti Kaltim yang mengandalkan migas dan pertambangan, tapi Kaltara banyak dari sektor dari luar tambang, jadi melalui kemitraan dengan BI, maka bisa disusun strategis percepatan pertumbuhan ekonomi yang kontinu," kata Nur.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sekarang pembangunan fisik gedung BI Kaltara sudah mau rampung sehingga ditargetkan pada pekan keempat April sudah bisa ditempati, guna mendukung pengembangan perekonomian di Kaltara," ujar Kepala BI Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Nur di Samarinda, Kamis.
Ia menjelaskan selama ini tugas-tugas keuangan dan berbagai masukan terkait kebijakan pengembangan perekonomian di Kaltara masih dibantu BI Provinsi Kaltim, karena provinsi baru itu belum memiliki kantor perwakilan.
Menurut ia, hampir setiap bulan ada petugas BI Kaltim yang berangkat ke Kaltara dengan berbagai keperluan, baik terkait pengiriman uang ke kas titipan maupun dukungan pengembangan ekonomi.
Keberadaan BI Kaltara akan berperan sebagai mitra kerja strategis bagi pemerintah daerah, terutama dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengembangkan sektor ekonomi baru yang potensial, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, tambah Nur, dalam setiap pengambilan kebijakan, BI membutuhkan informasi, data, dan gambaran utuh kondisi perekonomian tidak hanya dari aspek global dan nasional, namun juga aspek ekonomi daerah.
Untuk itu, keberadaan BI di berbagai daerah menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, selain untuk membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan di daerah.
Kemitraan dapat mendukung penyediaan data dan informasi, serta membangun sinergi maupun kerja sama pelaksanaan berbagai program ekonomi.
"Atas dasar itulah, maka penguatan peran Kantor Perwakilan BI di setiap daerah, termasuk di Kaltara, menjadi salah satu agenda strategis dalam transformasi BI. Setiap provinsi memang idealnya terdapat perwakilan BI karena terlalu jauh jangkauan dari pusat ke daerah," ujarnya.
Ia menambahkan fungsi BI Kaltara akan sama dengan BI Kaltim, yakni kewenangan penuh yang meliputi fungsi moneter, pelaksanaan, pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, surveillance sistem keuangan regional, statistik, pengembangan keuangan inklusif dan UMKM, serta komunikasi kebijakan.
"Struktur perekonomian Kaltara tidak seperti Kaltim yang mengandalkan migas dan pertambangan, tapi Kaltara banyak dari sektor dari luar tambang, jadi melalui kemitraan dengan BI, maka bisa disusun strategis percepatan pertumbuhan ekonomi yang kontinu," kata Nur.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017