Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan anggaran penyelenggaraan pemilu kepala daerah pada 2018 sudah disiapkan dan dialokasikan melalui APBD, sehingga Komisi Pemilihan Umum setempat tidak perlu merasa khawatir.
"Untuk besarannya memang belum diputuskan, karena masih akan dibahas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim. Prinsipnya saya sangat mendukung, tapi keputusan akhir bukan pada gubernur," kata Awang Faroek kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Kaltim Fair 2017 di Samarinda, Selasa.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi belum adanya kepastian mengenai anggaran penyelenggaraan Pilkada Kaltim 2018.
Menurut Gubernur, Pemprov Kaltim tidak akan lepas tangan, karena pilkada untuk pemilihan gubernur baru periode 2018-2023 itu merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya harus sukses.
"Jadi, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah sedang defisit, tetapi untuk kegiatan atau agenda nasional yang berlangsung di Kaltim, anggarannya sudah dialokasikan melalui APBD. Pilkada itu juga masuk kegiatan prioritas," tambahnya.
Pada kesempatan beraudensi dengan Gubernur Awang Faroek belum lama ini, Ketua KPU Kaltim M Taufik menjelaskan pelaksanaan pilkada terdiri dari dua tahapan yang dimulai sekitar September 2017 dan pencoblosan pada 2018.
"Untuk tahapan pilkada yang berlangsung tahun 2017, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan pendanaannya melalui APBD Perubahan 2017," ujarnya.
Pada awalnya, KPU Kaltim mengusulkan anggaran sebesar Rp526 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kaltim 2018, yang pelaksanaannya berbarengan dengan pilkada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Akan tetapi, usulan anggaran itu kemudian dirasionalisasi menjadi Rp486 miliar dan terakhir usulan itu turun lagi menjadi Rp428 miliar.
"Apa yang kami usulkan, nantinya juga akan dibahas di Banggar DPRD Kaltim. Kami sangat berharap usulan anggaran itu bisa satu ide dangan pemerintah provinsi, sehingga kami bisa fokus dan bekerja melaksanakan tahapan-tahapan pilkada," tutur Taufik.
Sementara itu, sejumlah nama kepala daerah di Kaltim secara terang-terangan sudah menyatakan kesiapan maju dalam pencalonan pilgub, yakni Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, dan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar.
Ketiga figur tersebut juga merupakan pimpinan partai politik di Kaltim, masing-masing Rita Widyasari sebagai Ketua Partai Golkar, Syaharie Jaang (Ketua Partai Demokrat), dan Yusran Aspar (Ketua Partai Gerindra).(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Untuk besarannya memang belum diputuskan, karena masih akan dibahas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim. Prinsipnya saya sangat mendukung, tapi keputusan akhir bukan pada gubernur," kata Awang Faroek kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Kaltim Fair 2017 di Samarinda, Selasa.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi belum adanya kepastian mengenai anggaran penyelenggaraan Pilkada Kaltim 2018.
Menurut Gubernur, Pemprov Kaltim tidak akan lepas tangan, karena pilkada untuk pemilihan gubernur baru periode 2018-2023 itu merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya harus sukses.
"Jadi, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah sedang defisit, tetapi untuk kegiatan atau agenda nasional yang berlangsung di Kaltim, anggarannya sudah dialokasikan melalui APBD. Pilkada itu juga masuk kegiatan prioritas," tambahnya.
Pada kesempatan beraudensi dengan Gubernur Awang Faroek belum lama ini, Ketua KPU Kaltim M Taufik menjelaskan pelaksanaan pilkada terdiri dari dua tahapan yang dimulai sekitar September 2017 dan pencoblosan pada 2018.
"Untuk tahapan pilkada yang berlangsung tahun 2017, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan pendanaannya melalui APBD Perubahan 2017," ujarnya.
Pada awalnya, KPU Kaltim mengusulkan anggaran sebesar Rp526 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kaltim 2018, yang pelaksanaannya berbarengan dengan pilkada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Akan tetapi, usulan anggaran itu kemudian dirasionalisasi menjadi Rp486 miliar dan terakhir usulan itu turun lagi menjadi Rp428 miliar.
"Apa yang kami usulkan, nantinya juga akan dibahas di Banggar DPRD Kaltim. Kami sangat berharap usulan anggaran itu bisa satu ide dangan pemerintah provinsi, sehingga kami bisa fokus dan bekerja melaksanakan tahapan-tahapan pilkada," tutur Taufik.
Sementara itu, sejumlah nama kepala daerah di Kaltim secara terang-terangan sudah menyatakan kesiapan maju dalam pencalonan pilgub, yakni Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, dan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar.
Ketiga figur tersebut juga merupakan pimpinan partai politik di Kaltim, masing-masing Rita Widyasari sebagai Ketua Partai Golkar, Syaharie Jaang (Ketua Partai Demokrat), dan Yusran Aspar (Ketua Partai Gerindra).(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017