Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mulai 2017 serius menangani Kampung KB.
"Kampung KB hanya merupakan bungkus, sedangkan di dalamnya berisi tentang berbagai program yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Teguh ditemui setelah pembukaan Rapat Koordinasi Daerah tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kaltim yang digelar di aula lantai I Kantor Gubernur Kaltim.
Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat desa atau kelurahan melalui program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, dengan maksud mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
"Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah, lembaga, dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pembangunan berwawasan kependudukan," katanya.
Menurutnya, Kampung KB merupakan inovasi strategis dalam upaya implementasi berbagai kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh, guna mewujudkan agenda prioritas lima dari sembilan agenda pemerintah periode 2015-2019 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Di sisi lain, BKKBN telah menyusun rencana strategis 2015-2019 dengan enam sasaran strategis, yakni menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,38 persen pada 2015 menjadi 1,21 persen pada 2019.
Kemudian menurunnya `total fertility rate dari 2,37 per wanita usia subur pada 2015 menjadi 2,28 pada 2019. Kemudian meningkatnya `contraceptiive prevalence rate semua metode dari 65,2 persen dari tatal pasangan usia subur pada 2015 menjadi 66 persen pada 2019.
Selanjutnya untuk menurunkan kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari 10,6 persen menjadi 9,91 persen, menurunnya `Age Spesific Fertility Rate dari 46 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun menjadi 28 per 100, menurunnnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari 7,1 persen menjadi 6,6 persen pada 2019.
"Kampung KB ini saya nilai penting dan menjadi hal yang luar biasa dalam penerapannya di lapangan karena di situ ada pembinaan keluarga, penyuluhan tentang organ reproduksi, sanitasi, lingkungan, narkoba, dan penyuluhan hal-hal lain, makanya melalui rakor ini penekanannya agar OPD mendukung kebangkitan berbagi program dari Kampung KB," ucap Teguh. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kampung KB hanya merupakan bungkus, sedangkan di dalamnya berisi tentang berbagai program yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Teguh ditemui setelah pembukaan Rapat Koordinasi Daerah tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kaltim yang digelar di aula lantai I Kantor Gubernur Kaltim.
Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat desa atau kelurahan melalui program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, dengan maksud mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
"Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah, lembaga, dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pembangunan berwawasan kependudukan," katanya.
Menurutnya, Kampung KB merupakan inovasi strategis dalam upaya implementasi berbagai kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh, guna mewujudkan agenda prioritas lima dari sembilan agenda pemerintah periode 2015-2019 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Di sisi lain, BKKBN telah menyusun rencana strategis 2015-2019 dengan enam sasaran strategis, yakni menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,38 persen pada 2015 menjadi 1,21 persen pada 2019.
Kemudian menurunnya `total fertility rate dari 2,37 per wanita usia subur pada 2015 menjadi 2,28 pada 2019. Kemudian meningkatnya `contraceptiive prevalence rate semua metode dari 65,2 persen dari tatal pasangan usia subur pada 2015 menjadi 66 persen pada 2019.
Selanjutnya untuk menurunkan kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari 10,6 persen menjadi 9,91 persen, menurunnya `Age Spesific Fertility Rate dari 46 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun menjadi 28 per 100, menurunnnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari 7,1 persen menjadi 6,6 persen pada 2019.
"Kampung KB ini saya nilai penting dan menjadi hal yang luar biasa dalam penerapannya di lapangan karena di situ ada pembinaan keluarga, penyuluhan tentang organ reproduksi, sanitasi, lingkungan, narkoba, dan penyuluhan hal-hal lain, makanya melalui rakor ini penekanannya agar OPD mendukung kebangkitan berbagi program dari Kampung KB," ucap Teguh. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017