Gubernur Apresiasi Gagasan GMKB

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dana perimbangan yang diberikan pusat ke daerah hingga saat ini dinilai belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat Kaltim. Karena, dari hasil kekayaan alam yang dikelola oleh pusat masih jauh dari harapan daerah. Artinya, dana perimbangan yang diberikan diharapkan dapat seimbang dengan yang diterima Provinsi Papua maupun Aceh.

Dana perimbangan yang diharapkan dapat seimbang, yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Terkait hal itu, Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gagasan dari berbagai tokoh masyarakat di Kaltim yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu (GMKB) untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Gubernur memberikan apresiasi karena GMBK menyerukan porsi bagian yang berkeadilan dan proporsional bagi Kaltim sebagai daerah penghasil.

"Apa yang dilakukan para tokoh melalui GMKB sangat kami apresiasi. Artinya, sebelum melakukan gerakan ke pusat, terlebih dulu berkoordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat maupun agama serta anggota DPRD di daerah, sehingga gerakan tersebut betul-betul terarah," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak usai membuka sosialisasi tersebut, Kamis (2/3). 

Awang mengatakan, setiap aksi tuntutan tidak perlu anarkis. Artinya, harus santun. Apalagi, setelah sosialisasi ini harus ada evaluasi dan kajian mendalam, agar gerakan tersebut diketahui seluruh masyarakat. 

Awang mengatakan, gerakan ini diharapkan dapat ditindakalnjuti jajaran Anggota DPR RI asal Kaltim yang bertugas di Senayan. Karena, Kaltim tidak ingin kekayaan hanya dieksploitasi tetapi tak memberikan manfaat besar bagi rakyat Kaltim.

"Kita tentu tidak ingin seperti Papua dan Aceh yang harus menuntut merdeka. Kita jalani dengan langkah-langkah konstitusional. Karena itu, siapa yang nanti ke DPR RI adalah orang-orang pilihan, sehingga perjuangan ini betul-betul diterima pemerintah pusat,” jelasnya.

 

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah pusat juga telah banyak mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan jalan tol, Jembatan Pulau Balang. Pemerintah pusat juga mendukung pembangunan rel kereta api di Bumi Etam. 

Karena itu, Pemprov Kaltim tidak ingin apa yang diperjuangkan rakyat saat ini harus dilakukan dengan cara anarkis. Semoga saja, GMKB bisa berjuang. Pemerintah prinsipnya hanya memfasilitasi. Yang jelas, Kaltim tidak menuntut merdeka,” jelasnya. 

Ketua Penggagas GMKB Djafar Sidik mengatakan untuk gerakan ini memang harus ada kajian yang mendalam. Karena itu, GMKB meminta solusi rakyat, sehingga perjuangan tersebut dapat tercapai. 

"Daerah ini penghasil migas, tetapi hanya sedikit hasil dari kekayaan alam tersebut diterima daerah, sehingga diperlukan perjuangan untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk Kaltim," jelasnya. (Humas Prov Kaltim/jay)