Samarinda (ANTARA Kaltim) - Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih kreatif menggali potensi sumber pendapatan dalam menghadapi defisit anggaran yang dialami daerah itu.
"Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kaltim lebih keratif dalam mencari sumber-sumber pendapatan, sehingga pembangunan tidak terganggu defisit anggaran yang saat ini terjadi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kaltim Rusman Yaqub kepada wartawan di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, defisit anggaran tidak hanya dialami Provinsi Kaltim, tetapi hampir semua daerah di Indonesia akibat perubahan pola distribusi sumber penerimaaan negara, terutama yang berbasis pada dana bagi hasil (DBH) sektor sumber daya alam, khususnya minyak, gas dan pertambangan.
Dari postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jelas Rusman, pendapatan terbesar Provinsi Kaltim dari DBH minyak, gas dan tambang, yakni mencapai 51 persen, sementara 49 persen bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
"Postur anggaran APBD Kaltim cukup baik dan masuk peringkat ketiga di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang postur APBD-nya 80 persen bersumber dari PAD karena sektor jasanya yang lebih gencar digenjot dan 20 persen dari DBH, sehingga defisit anggaran dalam hal pembagian DBH itu tidak terlalu menjadi masalah," jelas Rusman Yaqub.
Untuk itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim tersebut mengingatkan pemerintah daerah setempat harus lebih kreatif dalam menggali berbagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD.
Menurut Rusman, ada tiga sektor PAD yang harus digali Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan dipisahkan dari kekayaan daerah.
"Menurut saya, selama ini ada ketimpangan di antara tiga komponen tersebut, yakni pendapatan masih didominasi pajak daerah," ucap Rusman Yaqub.
Pajak daerah, lanjut dia, tidak lagi bisa diekspansi atau dikembangkan melalui pajak baru, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga tidak bisa ditambah seenaknya oleh pemerintah daerah.
"Hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yakni retribusi. Hanya masalahnya, retribusi dari struktur penerimaan pendapatan di APBD persentasenya sangat kecil, sehingga kami Fraksi PPP di DPRD Kaltim akan mendorong agar retribusi daerah yang harus digenjot," tuturnya.
Hanya saja untuk menggenjot retribusi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih kreatif dan berani mengeluarkan modal untuk menggali potensi pendapatan.
"Kami menilai jika retribusi daerah mau naik, pemerintah daerah harus mengeluarkan modal, karena dasarnya retribusi daerah itu adalah harus ada pelayanan dan ini yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim," kata Rusman Yaqub.
Ia juga menyoroti kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim yang hanya berfungsi sebagai pengumpul uang dan tidak pernah diberi modal untuk mengembangkan kreativitas dalam mencari sumber-sumber penerimaan baru.
Bahkan, politisi PPP itu juga menyoal keberadaan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hanya satu yang produktif, yakni Bank Kaltim.
"Dari delapan BUMD yang dimiliki Provinsi Kaltim, hanya BPD (Bank Kaltim) yang produktif, sementara tujuh lainnya dibubarkan tidak mau tetapi penghasilannya tidak ada. Contohnya, ada satu perusahaan daerah yang pendapatannya Rp30 juta per tahun yang bisa disetorkan di kas daerah. Apakah perusahaan daerah seperti itu harus dipertahankan," ujar Rusman Yaqub.
Fraksi PPP di DPRD Kaltim akan terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah agar APBD 2017 bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga tepat sasaran.
"Kami akan melakukan evaluasi internal agar Fraksi PPP di DPRD Kaltim perjuangan bisa seirama keinginan masyarakat sehingga APBD itu betul-betul memiliki kinerja yang efektif dalam angka menstimulan pertumbuhan ekonomi," jelas Rusman Yaqub. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kaltim lebih keratif dalam mencari sumber-sumber pendapatan, sehingga pembangunan tidak terganggu defisit anggaran yang saat ini terjadi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kaltim Rusman Yaqub kepada wartawan di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, defisit anggaran tidak hanya dialami Provinsi Kaltim, tetapi hampir semua daerah di Indonesia akibat perubahan pola distribusi sumber penerimaaan negara, terutama yang berbasis pada dana bagi hasil (DBH) sektor sumber daya alam, khususnya minyak, gas dan pertambangan.
Dari postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jelas Rusman, pendapatan terbesar Provinsi Kaltim dari DBH minyak, gas dan tambang, yakni mencapai 51 persen, sementara 49 persen bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
"Postur anggaran APBD Kaltim cukup baik dan masuk peringkat ketiga di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang postur APBD-nya 80 persen bersumber dari PAD karena sektor jasanya yang lebih gencar digenjot dan 20 persen dari DBH, sehingga defisit anggaran dalam hal pembagian DBH itu tidak terlalu menjadi masalah," jelas Rusman Yaqub.
Untuk itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim tersebut mengingatkan pemerintah daerah setempat harus lebih kreatif dalam menggali berbagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD.
Menurut Rusman, ada tiga sektor PAD yang harus digali Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan dipisahkan dari kekayaan daerah.
"Menurut saya, selama ini ada ketimpangan di antara tiga komponen tersebut, yakni pendapatan masih didominasi pajak daerah," ucap Rusman Yaqub.
Pajak daerah, lanjut dia, tidak lagi bisa diekspansi atau dikembangkan melalui pajak baru, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga tidak bisa ditambah seenaknya oleh pemerintah daerah.
"Hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yakni retribusi. Hanya masalahnya, retribusi dari struktur penerimaan pendapatan di APBD persentasenya sangat kecil, sehingga kami Fraksi PPP di DPRD Kaltim akan mendorong agar retribusi daerah yang harus digenjot," tuturnya.
Hanya saja untuk menggenjot retribusi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih kreatif dan berani mengeluarkan modal untuk menggali potensi pendapatan.
"Kami menilai jika retribusi daerah mau naik, pemerintah daerah harus mengeluarkan modal, karena dasarnya retribusi daerah itu adalah harus ada pelayanan dan ini yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim," kata Rusman Yaqub.
Ia juga menyoroti kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim yang hanya berfungsi sebagai pengumpul uang dan tidak pernah diberi modal untuk mengembangkan kreativitas dalam mencari sumber-sumber penerimaan baru.
Bahkan, politisi PPP itu juga menyoal keberadaan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hanya satu yang produktif, yakni Bank Kaltim.
"Dari delapan BUMD yang dimiliki Provinsi Kaltim, hanya BPD (Bank Kaltim) yang produktif, sementara tujuh lainnya dibubarkan tidak mau tetapi penghasilannya tidak ada. Contohnya, ada satu perusahaan daerah yang pendapatannya Rp30 juta per tahun yang bisa disetorkan di kas daerah. Apakah perusahaan daerah seperti itu harus dipertahankan," ujar Rusman Yaqub.
Fraksi PPP di DPRD Kaltim akan terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah agar APBD 2017 bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga tepat sasaran.
"Kami akan melakukan evaluasi internal agar Fraksi PPP di DPRD Kaltim perjuangan bisa seirama keinginan masyarakat sehingga APBD itu betul-betul memiliki kinerja yang efektif dalam angka menstimulan pertumbuhan ekonomi," jelas Rusman Yaqub. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017