Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi mengatakan, organisasi kehumasan pemerintah memiliki peran sangat penting untuk mendukung sukses program pemerintah.
Dalam era informasi dan demokratisasi saat ini, organisasi kehumasan dituntut mampu menarik dukungan masyarakat untuk mendukung setiap program pemerintah. Sebab tanpa dukungan masyarakat, program-program pemerintah itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik.
"Bagaimana pun baiknya program pembangunan akan menjadi kurang baik jika humas tidak mampu mengemasnya dengan baik. Kebijakan dan program pemerintah harus mendapat restu masyarakat. Jika tidak ada restu, maka masyarakat tidak akan bersama-sama pemerintah untuk menyukseskan program itu," kata Rusmadi saat membuka pertemuan Humas se-kabupaten/kota terkait program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di Samarinda, Selasa (6/12).
Organisasi kehumasan harus mampu mengemas informasi agar kebijakan yang akan dibuat pemerintah menarik dukungan masyarakat untuk kemudian memberikan dukungan dan mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh.
"Saya sangat berkepentingan untuk hadir mewakili Gubernur dalam acara ini. Saya yakin, bangsa ini tidak akan maju, tidak mungkin besar kalau masyarakatnya tidak sehat. Sebab itulah, maka program ini harus terus disosialisasikan dengan kemasan yang menarik," kata Rusmadi.
Termasuk untuk program JKN-KIS ini. Jajaran kehumasan harus mengambil peran yang strategis demi sukses program prioritas tersebut. Apalagi lanjut Rusmadi, urusan kesehatan juga telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kaltim.
"Kalau belum apa-apa masyarakat sudah apriori, maka akan sulit suatu program akan berjalan mulus. Menjadi tugas jajaran humas untuk menarik simpati masyarakat," imbuhnya.
Terkait tema acara, optimalisasi peran humas serta penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan implementasi program JKN-KIS, Sekprov Rusmadi berharap agar kerjasama yang dibangun harus membuahkan hasil yang lebih baik dalam implementasi JKN-KIS.
Sementara itu, Kepala Divisi Regional VIII BPJS, Dr Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, mengungkapkan hingga saat ini sudah 7 kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan program JKN-KIS. Tiga kabupaten yang belum mengimplementasikan JKN-KIS adalah Kutai Barat, Kutai Timur dan Penajam Paser Utara.
"Implementasi JKN-KIS di Kutai Barat direncanakan 14 Desember 2016, sementara Kutai Timur dan PPU dijadwalkan awal Januari 2017," ungkap Ni Made Ayu Sri Ratna. (Humas Prov kaltim/sul)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Dalam era informasi dan demokratisasi saat ini, organisasi kehumasan dituntut mampu menarik dukungan masyarakat untuk mendukung setiap program pemerintah. Sebab tanpa dukungan masyarakat, program-program pemerintah itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik.
"Bagaimana pun baiknya program pembangunan akan menjadi kurang baik jika humas tidak mampu mengemasnya dengan baik. Kebijakan dan program pemerintah harus mendapat restu masyarakat. Jika tidak ada restu, maka masyarakat tidak akan bersama-sama pemerintah untuk menyukseskan program itu," kata Rusmadi saat membuka pertemuan Humas se-kabupaten/kota terkait program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di Samarinda, Selasa (6/12).
Organisasi kehumasan harus mampu mengemas informasi agar kebijakan yang akan dibuat pemerintah menarik dukungan masyarakat untuk kemudian memberikan dukungan dan mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh.
"Saya sangat berkepentingan untuk hadir mewakili Gubernur dalam acara ini. Saya yakin, bangsa ini tidak akan maju, tidak mungkin besar kalau masyarakatnya tidak sehat. Sebab itulah, maka program ini harus terus disosialisasikan dengan kemasan yang menarik," kata Rusmadi.
Termasuk untuk program JKN-KIS ini. Jajaran kehumasan harus mengambil peran yang strategis demi sukses program prioritas tersebut. Apalagi lanjut Rusmadi, urusan kesehatan juga telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kaltim.
"Kalau belum apa-apa masyarakat sudah apriori, maka akan sulit suatu program akan berjalan mulus. Menjadi tugas jajaran humas untuk menarik simpati masyarakat," imbuhnya.
Terkait tema acara, optimalisasi peran humas serta penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan implementasi program JKN-KIS, Sekprov Rusmadi berharap agar kerjasama yang dibangun harus membuahkan hasil yang lebih baik dalam implementasi JKN-KIS.
Sementara itu, Kepala Divisi Regional VIII BPJS, Dr Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, mengungkapkan hingga saat ini sudah 7 kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan program JKN-KIS. Tiga kabupaten yang belum mengimplementasikan JKN-KIS adalah Kutai Barat, Kutai Timur dan Penajam Paser Utara.
"Implementasi JKN-KIS di Kutai Barat direncanakan 14 Desember 2016, sementara Kutai Timur dan PPU dijadwalkan awal Januari 2017," ungkap Ni Made Ayu Sri Ratna. (Humas Prov kaltim/sul)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016