Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur mencatat realisasi investasi hingga triwulan III (Januari-September) 2016 mencapai Rp18,51 triliun.
"Jumlah itu baru sekitar 47,07 persen dari target sebesar Rp39,33 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun," kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kaltim Diddy Rusdiansyah dalam keterangan tertulis di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, masalah perekonomian perusahaan dalam merealisasikan kegiatan investasi menjadi salah satu penyebabnya, selain masih banyaknya perusahaan yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga realisasi investasi belum terdata.
Diddy menjelaskan sekitar Rp13,05 triliun realisasi investasi berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan sisanya dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 526 paket proyek.
"Sebaran investasi hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Investasi PMDN paling besar berada di Kabupaten Kutai Barat, diikuti Kutai Timur, Berau dan Penajam Paser Utara," jelasnya.
Sejumlah subsektor usaha yang mengalami penambahan investasi cukup besar, antara lain tanaman pangan dan perkebunan, serta industri makanan.
Kondisi tidak jauh berbeda juga tercatat dari realisasi investasi PMA, yakni sekitar 34,69 persen dari total investasi untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan, selain sektor pertambangan dan industri makanan.
"Investasi sektor tanaman pangan dan perkebunan mampu menyerap banyak tenaga kerja," tambah Diddy.
Secara nasional, lanjutnya, realisasi investasi PMDN pada triwulan III/2016 di Kaltim menempati peringkat ke-11, sementara realisasi PMA berada di urutan ke-7.
Pada 2015, realisasi investasi di Provinsi Kaltim mencapai Rp39,38 triliun atau 106,12 persen dari target yang dicanangkan sebesar Rp37,10 triliun.
Dalam mendorong masuknya investasi, Pemprov Kaltim melakukan beberapa langkah strategis, antara lain melalui pelayanan perizinan satu pintu, promosi dan pertemuan bisnis dengan mitra strategis, mengoptimalkan LKPM, dan menerbitkan regulasi daerah yang pro-investasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Jumlah itu baru sekitar 47,07 persen dari target sebesar Rp39,33 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun," kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kaltim Diddy Rusdiansyah dalam keterangan tertulis di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, masalah perekonomian perusahaan dalam merealisasikan kegiatan investasi menjadi salah satu penyebabnya, selain masih banyaknya perusahaan yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga realisasi investasi belum terdata.
Diddy menjelaskan sekitar Rp13,05 triliun realisasi investasi berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan sisanya dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 526 paket proyek.
"Sebaran investasi hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Investasi PMDN paling besar berada di Kabupaten Kutai Barat, diikuti Kutai Timur, Berau dan Penajam Paser Utara," jelasnya.
Sejumlah subsektor usaha yang mengalami penambahan investasi cukup besar, antara lain tanaman pangan dan perkebunan, serta industri makanan.
Kondisi tidak jauh berbeda juga tercatat dari realisasi investasi PMA, yakni sekitar 34,69 persen dari total investasi untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan, selain sektor pertambangan dan industri makanan.
"Investasi sektor tanaman pangan dan perkebunan mampu menyerap banyak tenaga kerja," tambah Diddy.
Secara nasional, lanjutnya, realisasi investasi PMDN pada triwulan III/2016 di Kaltim menempati peringkat ke-11, sementara realisasi PMA berada di urutan ke-7.
Pada 2015, realisasi investasi di Provinsi Kaltim mencapai Rp39,38 triliun atau 106,12 persen dari target yang dicanangkan sebesar Rp37,10 triliun.
Dalam mendorong masuknya investasi, Pemprov Kaltim melakukan beberapa langkah strategis, antara lain melalui pelayanan perizinan satu pintu, promosi dan pertemuan bisnis dengan mitra strategis, mengoptimalkan LKPM, dan menerbitkan regulasi daerah yang pro-investasi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016