Samarinda (ANTARA Kaltim)- Anggota DPRD Kaltim, Muspandi meminta pemerintah turun tangan mengatasi persoalan harga TBS kelapa sawit di daerah Paser yang dalam sebulan terakhir dipatok lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Petani banyak mengeluh karena harga TBS di tingkat petani Rp 1.300 per kilogram, sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah Rp 1.700 per kilogram. Apabila tidak cepat diatasi kondisi ini akan merugikan petani sawit,†tutur Muspandi.
Para petani menduga hal ini terjadi karena adanya permainan pihak yang tidak bertanggungjawab sehngga menyebabkan harga TBS menjadi jatuh. Mereka berharap adanya kontrol secara berkala dari pemerintah agar kondisi serupa tidak terus terjadi.
Menurutnya, seharusnya kehadiran perusahaan bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, terlebih soal TBS sawit yang sudah semestinya pihak perusahaan harus mematuhi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
Muspandi, khawatir apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap iklim kelapa sawit di Kaltim. “Bagaimana kalau petani sawit berpindah profesi. Itu sangat mungkin terjadi apabila petani terus dirugikan,†ujarnya.
Padahal, sektor perkebunan diharapkan ke depan menjadi andalan karena lesunya gairah sektor pertambangan. Sehingga harus benar-benar diperhatikan karena sejauh ini terbukti banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.
Oleh sebab itu politikus asal PAN ini meminta agar pemerintah melalui dinas terkait melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dalam rangka pengawasan dan penstabilan harga TBS sawit guna menghindari persoalan kembali terulang.(Humas DPRD kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
“Petani banyak mengeluh karena harga TBS di tingkat petani Rp 1.300 per kilogram, sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah Rp 1.700 per kilogram. Apabila tidak cepat diatasi kondisi ini akan merugikan petani sawit,†tutur Muspandi.
Para petani menduga hal ini terjadi karena adanya permainan pihak yang tidak bertanggungjawab sehngga menyebabkan harga TBS menjadi jatuh. Mereka berharap adanya kontrol secara berkala dari pemerintah agar kondisi serupa tidak terus terjadi.
Menurutnya, seharusnya kehadiran perusahaan bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, terlebih soal TBS sawit yang sudah semestinya pihak perusahaan harus mematuhi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
Muspandi, khawatir apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap iklim kelapa sawit di Kaltim. “Bagaimana kalau petani sawit berpindah profesi. Itu sangat mungkin terjadi apabila petani terus dirugikan,†ujarnya.
Padahal, sektor perkebunan diharapkan ke depan menjadi andalan karena lesunya gairah sektor pertambangan. Sehingga harus benar-benar diperhatikan karena sejauh ini terbukti banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.
Oleh sebab itu politikus asal PAN ini meminta agar pemerintah melalui dinas terkait melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dalam rangka pengawasan dan penstabilan harga TBS sawit guna menghindari persoalan kembali terulang.(Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016