Samarinda (ANTARA Kaltim) - Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat.
Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi semua jenis penerimaan daerah mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jafar Haruna saat rapat paripurna ke-XXVI
Menanggapi Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) APBD-P 2016 yang telah disampaikan Pemprov Kaltim, Rabu.
Fraksi Demokrat menilai rencana pendapatan 2016 mengalami penurunan derastis dari target murni Rp 11 triliun turun menjadi Rp 8.2 triliun. “Untuk Perubahan APBD, pendapatan juga turun hingga 25.41 persen atau Rp 2.6 triliun. Dari rencana Rp 10.2 triliun, anggaran perubahan hanya terealisasi Rp 7.6 triliun,†terang Jafar.
Selain itu, dalam nota keuangan tertulis salah satu penurunan penerimaan pendapatan dikarenakan menurunnya penggunaan BBM industri dan belum stabilnya harga batu bara yang berakibat pada defisit anggaran.
“Menurut Fraksi Demokrat, alasan tersebut kurang tepat. Kecenderungan menurunnya penggunaan BBM indutri dan tidak stabilnya harga batu bara beberapa tahun sebenarnya sudah terjadi. Artinya adalah, lemahnya antisipasi dan kurangnya respon yang memadai dari pemerintah menjadi penyebab defisit,†sebut Jafar.
Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemprov Kaltim untuk bekerja lebih keras, teliti, dan lebih intensif agar seluruh target pendapatan di tahun berikutnya bisa tercapai. Khususnya pendapatan yang tidak tercapai karena kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pemungutan pajak dan retribusi.
Jafar juga menyebut, akibat dari pendapatan yang tidak memenuhi target, maka rasionalisasi terhadap belanja daerah pada perubahan APBD 2016 perlu dilakukan. “Baik tidak ada defisit atau sebaliknya, belanja daerah yang dirancang dan ditetapkan harus memberikan manfaat atau dampak tertinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,†beber dia.
Atas penyampaian PU Fraksi Demokrat terhadap nota penjelasan keuangan RAPBD 2016, Fraksi Demokrat meminta jawaban pemerintah dalam hal bagaimana cara memperkirakan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih akurat, kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja BUMD khususnya perusda yang belum memberikan sumbangan PAD yang signifikan, pengurangan belanja pendidikan dan pengurangan belanja kesehatan.(Humas DPRD kaltim/Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi semua jenis penerimaan daerah mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jafar Haruna saat rapat paripurna ke-XXVI
Menanggapi Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) APBD-P 2016 yang telah disampaikan Pemprov Kaltim, Rabu.
Fraksi Demokrat menilai rencana pendapatan 2016 mengalami penurunan derastis dari target murni Rp 11 triliun turun menjadi Rp 8.2 triliun. “Untuk Perubahan APBD, pendapatan juga turun hingga 25.41 persen atau Rp 2.6 triliun. Dari rencana Rp 10.2 triliun, anggaran perubahan hanya terealisasi Rp 7.6 triliun,†terang Jafar.
Selain itu, dalam nota keuangan tertulis salah satu penurunan penerimaan pendapatan dikarenakan menurunnya penggunaan BBM industri dan belum stabilnya harga batu bara yang berakibat pada defisit anggaran.
“Menurut Fraksi Demokrat, alasan tersebut kurang tepat. Kecenderungan menurunnya penggunaan BBM indutri dan tidak stabilnya harga batu bara beberapa tahun sebenarnya sudah terjadi. Artinya adalah, lemahnya antisipasi dan kurangnya respon yang memadai dari pemerintah menjadi penyebab defisit,†sebut Jafar.
Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemprov Kaltim untuk bekerja lebih keras, teliti, dan lebih intensif agar seluruh target pendapatan di tahun berikutnya bisa tercapai. Khususnya pendapatan yang tidak tercapai karena kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pemungutan pajak dan retribusi.
Jafar juga menyebut, akibat dari pendapatan yang tidak memenuhi target, maka rasionalisasi terhadap belanja daerah pada perubahan APBD 2016 perlu dilakukan. “Baik tidak ada defisit atau sebaliknya, belanja daerah yang dirancang dan ditetapkan harus memberikan manfaat atau dampak tertinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,†beber dia.
Atas penyampaian PU Fraksi Demokrat terhadap nota penjelasan keuangan RAPBD 2016, Fraksi Demokrat meminta jawaban pemerintah dalam hal bagaimana cara memperkirakan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih akurat, kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja BUMD khususnya perusda yang belum memberikan sumbangan PAD yang signifikan, pengurangan belanja pendidikan dan pengurangan belanja kesehatan.(Humas DPRD kaltim/Adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016