Penajam (ANTARA Kaltim) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merespon positif instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi terkait penghapusan Lembar Kerja Siswa di sekolah.
"Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan yang mengatur penghapusan LKS itu," kata Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani, saat ditemui di Penajam, Selasa.
Menurut ia, adanya LKS itu sering membebani orang tua siswa untuk membeli, karena terkadang guru mengajar hanya membedah LKS.
"Kalau dihapuskan LKS nanti tidak ada lagi tugas sekolah dikerjakan di rumah (pekerjaan rumah atau PR), dan PR itu juga biasanya dikerjakan oleh wali murid," kata Marjani.
Kebijakan penghapusan LKS, menurut dia, agar pembelajaran di sekolah semakin efektif dan tidak membebani wali murid untuk membeli LKS, serta siswa tidak perlu mendapatkan PR dari guru.
"Penghapusan LKS itu juga karena banyak praktik bisnis yang dilakukan oknum tenaga pendidik dangan alasan menambah pemahaman dengan menjual LKS kepada siswa, serta kegiatan belajar mengajar tidak efektif," ungkap Marjani.
Dia mengatakan penghapusan LKS perlu dukungan dan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pengadaan buku paket pelajaran.
Selama ini, lanjut Marjani, masalah ketersediaan buku dari pemerintah tidak pernah tuntas, karena pemerintah mewajibkan judul buku dan penerbit, namun jumlahnya sangat terbatas sehingga membuat orang tua siswa khawatir mengganggu pembelajaran.
"Konsekuensinya, buku paket pelajaran harus dipenuhi pemerintah dengan menambah alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), karena selama ini dana BOS tidak mencukupi," ujarnya.
Marjani mengungkapkan sampai sekarang pemerintah tidak memenuhi kebutuhan buku pelajaran di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi kendala di sekolah.
"Kemendikbud mengirim salinan buku kurikulum 2013 dan bisa difotokopi, tetapi tidak praktis karena biaya fotokopi lebih mahal dibanding beli buku paket pelajaran," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan yang mengatur penghapusan LKS itu," kata Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani, saat ditemui di Penajam, Selasa.
Menurut ia, adanya LKS itu sering membebani orang tua siswa untuk membeli, karena terkadang guru mengajar hanya membedah LKS.
"Kalau dihapuskan LKS nanti tidak ada lagi tugas sekolah dikerjakan di rumah (pekerjaan rumah atau PR), dan PR itu juga biasanya dikerjakan oleh wali murid," kata Marjani.
Kebijakan penghapusan LKS, menurut dia, agar pembelajaran di sekolah semakin efektif dan tidak membebani wali murid untuk membeli LKS, serta siswa tidak perlu mendapatkan PR dari guru.
"Penghapusan LKS itu juga karena banyak praktik bisnis yang dilakukan oknum tenaga pendidik dangan alasan menambah pemahaman dengan menjual LKS kepada siswa, serta kegiatan belajar mengajar tidak efektif," ungkap Marjani.
Dia mengatakan penghapusan LKS perlu dukungan dan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pengadaan buku paket pelajaran.
Selama ini, lanjut Marjani, masalah ketersediaan buku dari pemerintah tidak pernah tuntas, karena pemerintah mewajibkan judul buku dan penerbit, namun jumlahnya sangat terbatas sehingga membuat orang tua siswa khawatir mengganggu pembelajaran.
"Konsekuensinya, buku paket pelajaran harus dipenuhi pemerintah dengan menambah alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), karena selama ini dana BOS tidak mencukupi," ujarnya.
Marjani mengungkapkan sampai sekarang pemerintah tidak memenuhi kebutuhan buku pelajaran di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi kendala di sekolah.
"Kemendikbud mengirim salinan buku kurikulum 2013 dan bisa difotokopi, tetapi tidak praktis karena biaya fotokopi lebih mahal dibanding beli buku paket pelajaran," tambahnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016