Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sudah bukan rahasia umum lagi kalau masyarakat perbatasan dan pedalaman mengalami sejumlah persoalan, tidak kecuali Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dalam rangka itu maka komisi gabungan DPRD Mahulu mendatangi DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye mengatakan kedatangannya mewakili masyarakat Mahulu dalam rangka meminta dukungan terhadap pembangunan dalam arti luas guna menciptakan kesejateraan masyarakat.
Dicontohkannya, kondisi jalan Tering – Ujoh Bilang – Long Apari kondisinya memprihatinkan, tidak beraspal dan rusak parah. Jalan tidak bisa dilalui jika hujan sebab berlubang dan lumpur serta bebatuan mengakibatkan harus menggunakan jalur perairan.
“Total panjangnya kurang lebih 500 Km, dan merupakan akses jalan utama. Ironisnya, ada sebagian yang belum memiliki status, apakah jalan kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Apabila dibiarkan maka hanya akan menghambat laju pembangunan,†tutur Tiopilus didampingi Liojo Kaya, Markulius Mahing, David, dan Kelawing Bayau Juleha.
Selain itu persoalan pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya. Seperti minimnya beasiswa kepada putra-putri Mahulu yang disebabkan kurangnya informasi sehingga menyebabkan disparitas antara perkotaan dengan pedesaan serta pedalaman.
Tidak berhenti sampai disitu, persoalan ketiadaan listrik dan air bersih juga masih menjadi kendala yang selalu menjadi keluhan masyarakat. Masyarakat masih menggunakan mesin jenset dan sumur guna memenuhi kebutuhan keduanya.
“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah Mahulu terbentuk, Kutai Barat selaku kabupaten induk diharuskan memberikan bantuan dana pendampingan akan tetapi berjalan mulai terbentuk hingga saat ini belum diberikan dengan total kurang lebih Rp 80 miliar,†kata Tiopilus.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan menyebutkan hal yang dibutuhkan oleh Mahulu dalam mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat adalah dengan mengadakan rapat kerja antara kabupaten, Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim, serta Kabupaten Kubar.
“Melalui Rapat kerja itu nantinya, pihak Mahulu memaparkan persoalan utama apa saja yang selama ini dikeluhkan. DPRD Kaltim akan mendukung secara penuh karena bagaimanapun demi terciptanya pembangunan dan kesejahteraan yang merata,†ucap Edy.
Edy menambahkan melalui pembentukan peraturan daerah maka itu nantinya menjadi dasar hukum pembentukan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) di bidang listrik hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengatasi dua persoan itu.
Ditambahkannya, demikian halnya dengan perda retribusi jasa usaha dan jasa umum sangat diperlukan, sebab terbukti hampir di setiap daerah bidang ini bahkan terbukti memberikan sumber pendapatan daerah yang signifikan.
Sementara, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan memahami betul kondisi yang dirasakan masyarakat Mahulu. Terlebih kabupaten yang baru terbentuk itu hanya mengandalkan DAU dan DAK, termasuk bantuan keuangan dari provinsi.
Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada Pemkab bersama DPRD Mahulu merumuskan dan mencari sumber pendapatan asli daerah sebagaimana daerah-daerah lain. â€Sumber pendapatan bisa dari mana saja, misalnya retribusi atau lainnya,†tambahnya.
Pembangunan jalan penghubung Tering – Ujoh Bilang – Long Apari, dibagi kewenangannya ada provinsi, dan pusat. Sedangkan untuk telekomunikasi, Kaltim sudah membangun 6 tower akan tetapi belum berfungsi maksimal karena Telkom belum masuk.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Andarias P. Sirenden mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh warga Mahulu. Padahal, hampir setiap reses persoalan tersebut selalu mencuat dan telah disampaikan kepada pemerintah akan tetapi sayangnya masih belum mendapat tindaklanjut maksimal.
“Perlu diakui memang, saat ini hampir seluruh daerah di Kaltim mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, sehingga memang sedikit banyak mempengaruhi terhadap pembangunan khususnya infrastruktur. Oleh sebab itu diperlukan kreatifitas dari masing-masing daerah dalam menggali potensi pendapatan,†kata Sirenden.
Terkait peroalan listrik, Sirenden menyarankan agar bekerjasama dengan Perusda Kelistrikan Kaltim dalam membangun pembangkit listrik dari bahan baku terbarukan serta ramah lingkungan sehingga lebih hemat.(Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Wakil Ketua DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye mengatakan kedatangannya mewakili masyarakat Mahulu dalam rangka meminta dukungan terhadap pembangunan dalam arti luas guna menciptakan kesejateraan masyarakat.
Dicontohkannya, kondisi jalan Tering – Ujoh Bilang – Long Apari kondisinya memprihatinkan, tidak beraspal dan rusak parah. Jalan tidak bisa dilalui jika hujan sebab berlubang dan lumpur serta bebatuan mengakibatkan harus menggunakan jalur perairan.
“Total panjangnya kurang lebih 500 Km, dan merupakan akses jalan utama. Ironisnya, ada sebagian yang belum memiliki status, apakah jalan kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Apabila dibiarkan maka hanya akan menghambat laju pembangunan,†tutur Tiopilus didampingi Liojo Kaya, Markulius Mahing, David, dan Kelawing Bayau Juleha.
Selain itu persoalan pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya. Seperti minimnya beasiswa kepada putra-putri Mahulu yang disebabkan kurangnya informasi sehingga menyebabkan disparitas antara perkotaan dengan pedesaan serta pedalaman.
Tidak berhenti sampai disitu, persoalan ketiadaan listrik dan air bersih juga masih menjadi kendala yang selalu menjadi keluhan masyarakat. Masyarakat masih menggunakan mesin jenset dan sumur guna memenuhi kebutuhan keduanya.
“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah Mahulu terbentuk, Kutai Barat selaku kabupaten induk diharuskan memberikan bantuan dana pendampingan akan tetapi berjalan mulai terbentuk hingga saat ini belum diberikan dengan total kurang lebih Rp 80 miliar,†kata Tiopilus.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan menyebutkan hal yang dibutuhkan oleh Mahulu dalam mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat adalah dengan mengadakan rapat kerja antara kabupaten, Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim, serta Kabupaten Kubar.
“Melalui Rapat kerja itu nantinya, pihak Mahulu memaparkan persoalan utama apa saja yang selama ini dikeluhkan. DPRD Kaltim akan mendukung secara penuh karena bagaimanapun demi terciptanya pembangunan dan kesejahteraan yang merata,†ucap Edy.
Edy menambahkan melalui pembentukan peraturan daerah maka itu nantinya menjadi dasar hukum pembentukan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) di bidang listrik hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengatasi dua persoan itu.
Ditambahkannya, demikian halnya dengan perda retribusi jasa usaha dan jasa umum sangat diperlukan, sebab terbukti hampir di setiap daerah bidang ini bahkan terbukti memberikan sumber pendapatan daerah yang signifikan.
Sementara, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan memahami betul kondisi yang dirasakan masyarakat Mahulu. Terlebih kabupaten yang baru terbentuk itu hanya mengandalkan DAU dan DAK, termasuk bantuan keuangan dari provinsi.
Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada Pemkab bersama DPRD Mahulu merumuskan dan mencari sumber pendapatan asli daerah sebagaimana daerah-daerah lain. â€Sumber pendapatan bisa dari mana saja, misalnya retribusi atau lainnya,†tambahnya.
Pembangunan jalan penghubung Tering – Ujoh Bilang – Long Apari, dibagi kewenangannya ada provinsi, dan pusat. Sedangkan untuk telekomunikasi, Kaltim sudah membangun 6 tower akan tetapi belum berfungsi maksimal karena Telkom belum masuk.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Andarias P. Sirenden mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh warga Mahulu. Padahal, hampir setiap reses persoalan tersebut selalu mencuat dan telah disampaikan kepada pemerintah akan tetapi sayangnya masih belum mendapat tindaklanjut maksimal.
“Perlu diakui memang, saat ini hampir seluruh daerah di Kaltim mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, sehingga memang sedikit banyak mempengaruhi terhadap pembangunan khususnya infrastruktur. Oleh sebab itu diperlukan kreatifitas dari masing-masing daerah dalam menggali potensi pendapatan,†kata Sirenden.
Terkait peroalan listrik, Sirenden menyarankan agar bekerjasama dengan Perusda Kelistrikan Kaltim dalam membangun pembangkit listrik dari bahan baku terbarukan serta ramah lingkungan sehingga lebih hemat.(Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016