Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik perpanjangan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP Elektronik hingga pertengahan 2017.
"Pemprov Kaltim pada prinsipnya, mendukung apa yang diarahkan pemerintah pusat. Apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, agar masyarakat tidak lagi berjubel mengantre terlalu lama di Disdukcapil maupun kecamatan untuk merekam KTP elektronik," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kaltim Khairid Daha, di Samarinda, Rabu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi kelonggaran untuk melakukan perekaman KTP elektronik di masing-masing daerah, baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota dengan memperpanjang batas akhir perekaman KTP elektrinik hingga pertengahan 2017.
"Kami telah mendapatkan informasi secara lisan terkait kelonggaran dalam perekaman KTP elektronik kepada masyarakat. Artinya, masih ada waktu masyarakat untuk melakukan perekaman hingga pertengahan 2017. Informasi tertulis terkait perpanjangan itu akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Khairid Daha.
Pemprov Kaltim lanjut Khairid Daha, siap menyampaikan informasi perpanjangan perekaman KTP elektronik tersebut kepada seluruh masyarakat di daerah itu melalui pemerintah kabupaten/kota.
Walaupun ada kelonggaran dalam batas waktu perekaman menurut Khairid Daha, tetapi masyarakat tetap wajib melakukan perekaman KTP elektronik.
"Sebagian daerah masih ada yang belum melakukan pencetakan, karena blangko KTP yang masih terbatas, sehingga masih menunggu dari pemerintah pusat," katanya.
"Tetapi, melalui informasi ini masyarakat tidak lagi harus menunggu lama mengantre perekaman, karena waktu yang tersedia masih cukup panjang," jelas Khairid Daha.
Berdasarkan data, penduduk wajib KTP di Provinsi Kaltim sebanyak 2.601.772 jiwa dari jumlah penduduk 3.583.918 jiwa.
Hingga 29 Agustus 2016, sebanyak 2.023.040 wajib KTP di Kaltim sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan yang belum sekitar 578.732 jiwa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pemprov Kaltim pada prinsipnya, mendukung apa yang diarahkan pemerintah pusat. Apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, agar masyarakat tidak lagi berjubel mengantre terlalu lama di Disdukcapil maupun kecamatan untuk merekam KTP elektronik," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kaltim Khairid Daha, di Samarinda, Rabu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi kelonggaran untuk melakukan perekaman KTP elektronik di masing-masing daerah, baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota dengan memperpanjang batas akhir perekaman KTP elektrinik hingga pertengahan 2017.
"Kami telah mendapatkan informasi secara lisan terkait kelonggaran dalam perekaman KTP elektronik kepada masyarakat. Artinya, masih ada waktu masyarakat untuk melakukan perekaman hingga pertengahan 2017. Informasi tertulis terkait perpanjangan itu akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Khairid Daha.
Pemprov Kaltim lanjut Khairid Daha, siap menyampaikan informasi perpanjangan perekaman KTP elektronik tersebut kepada seluruh masyarakat di daerah itu melalui pemerintah kabupaten/kota.
Walaupun ada kelonggaran dalam batas waktu perekaman menurut Khairid Daha, tetapi masyarakat tetap wajib melakukan perekaman KTP elektronik.
"Sebagian daerah masih ada yang belum melakukan pencetakan, karena blangko KTP yang masih terbatas, sehingga masih menunggu dari pemerintah pusat," katanya.
"Tetapi, melalui informasi ini masyarakat tidak lagi harus menunggu lama mengantre perekaman, karena waktu yang tersedia masih cukup panjang," jelas Khairid Daha.
Berdasarkan data, penduduk wajib KTP di Provinsi Kaltim sebanyak 2.601.772 jiwa dari jumlah penduduk 3.583.918 jiwa.
Hingga 29 Agustus 2016, sebanyak 2.023.040 wajib KTP di Kaltim sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan yang belum sekitar 578.732 jiwa. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016