Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tren menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim beberapa tahun terakhir membuat daerah terus melakukan penghematan. Anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota juga ikut terkena imbasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menuturkan menanggapi masalah ini pemerintah hendaknya bijak dan tetap membuat program pembangunan yang merata di setiap daerah.
“Jangan sampai akibat keuangan daerah menjadi lesu menjadikan pembangunan yang adil dan merata menjadi terganggu. Misalnya hanya memfokuskan pada daerah perkotaan. Apapun alasannya tentu akan merugikan masyarakat,†tutur Veridiana.
Ia meminta pembangunan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang belum lama mekar agar tetap mendapat bagian prioritas pembangunan khususnya infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dicontohkannya pembangunan fisik jalan penghubung antarkecamatan, sarana pendidikan, hingga jembatan merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya.
“Jembatan misalnya, dengan kondisi keuangan daerah yang menurun seperti saat ini pemerintah melalui dinas terkait tidak perlu membangun jembatan permanen. Akan tetapi jembatan semi permanen, namun tidak mengurangi fungsi dan ketahanannya,†jelas Veridiana.
Politikus asal PDIP itu menyebutkan intinya bagaimana masyarakat merasakan bahwa pembangunan itu memang ada. Terlebih harus diakui bahwa laju pertumbuhan baik ekonomi maupun infrastruktur di Kaltim paling besar berada di perkotaan.
Demikian halnya dengan daerah yang baru empat tahun terbentuk yakni Kabupaten Mahakam Ulu yang masih memerlukan perhatian pemerintah provinsi, terlebih kondisi jalannya masih banyak yang memprihatinkan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menuturkan menanggapi masalah ini pemerintah hendaknya bijak dan tetap membuat program pembangunan yang merata di setiap daerah.
“Jangan sampai akibat keuangan daerah menjadi lesu menjadikan pembangunan yang adil dan merata menjadi terganggu. Misalnya hanya memfokuskan pada daerah perkotaan. Apapun alasannya tentu akan merugikan masyarakat,†tutur Veridiana.
Ia meminta pembangunan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang belum lama mekar agar tetap mendapat bagian prioritas pembangunan khususnya infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dicontohkannya pembangunan fisik jalan penghubung antarkecamatan, sarana pendidikan, hingga jembatan merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya.
“Jembatan misalnya, dengan kondisi keuangan daerah yang menurun seperti saat ini pemerintah melalui dinas terkait tidak perlu membangun jembatan permanen. Akan tetapi jembatan semi permanen, namun tidak mengurangi fungsi dan ketahanannya,†jelas Veridiana.
Politikus asal PDIP itu menyebutkan intinya bagaimana masyarakat merasakan bahwa pembangunan itu memang ada. Terlebih harus diakui bahwa laju pertumbuhan baik ekonomi maupun infrastruktur di Kaltim paling besar berada di perkotaan.
Demikian halnya dengan daerah yang baru empat tahun terbentuk yakni Kabupaten Mahakam Ulu yang masih memerlukan perhatian pemerintah provinsi, terlebih kondisi jalannya masih banyak yang memprihatinkan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016