Samarinda (ANTARA Kaltim)- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi mengimbau agar masyarakat tidak resah terhadap wacana sekolah sehari penuh (full day school) yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Sebab menurutnya wacana tersebut tidak cocok dan sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya jika diterapkan maka akan berdampak pada penambahan beban anggaran baik di tingkat APBN hingga APBD provinsi dan kabupaten/kota.
“Seharusnya, kajian yang mendalam perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menggulirkan wacana tersebut sehingga tidak perlu menimbulkan keresahan,†katanya.
Walaupun ide tersebut sebenarnya gagasan yang baik. Namun, Politikus PPP ini menyebutkan sebaiknya pemerintah tidak perlu memaksakan kebijakan tersebut. Pasalnya, model full day school telah diterapkan di banyak sekolah swasta.
Tapi bila diterapkan di sekolah negeri, harus banyak yang dipersiapkan, salah satunya terkait anggaran.
Rosyidi juga menyarankan, agar pemerintah fokus terhadap pembenahan 8 standar pendidikan nasional dulu. Banyak masalah yang belum terselesaikan di masa Mendikbud sebelumnya seperti alih kelola SMK/SMA dari pemerintah kabupeten/kota ke pemerintah provinsi , kurikulum, dan ujian nasional.
“Full day school ini belum bisa diterapkan di semua sekolah. Sehingga, jika diimplementasikan maka sifatnya fakultatif. Hanya diterapkan di sekolah yang memungkinkan,†sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Sebab menurutnya wacana tersebut tidak cocok dan sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya jika diterapkan maka akan berdampak pada penambahan beban anggaran baik di tingkat APBN hingga APBD provinsi dan kabupaten/kota.
“Seharusnya, kajian yang mendalam perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menggulirkan wacana tersebut sehingga tidak perlu menimbulkan keresahan,†katanya.
Walaupun ide tersebut sebenarnya gagasan yang baik. Namun, Politikus PPP ini menyebutkan sebaiknya pemerintah tidak perlu memaksakan kebijakan tersebut. Pasalnya, model full day school telah diterapkan di banyak sekolah swasta.
Tapi bila diterapkan di sekolah negeri, harus banyak yang dipersiapkan, salah satunya terkait anggaran.
Rosyidi juga menyarankan, agar pemerintah fokus terhadap pembenahan 8 standar pendidikan nasional dulu. Banyak masalah yang belum terselesaikan di masa Mendikbud sebelumnya seperti alih kelola SMK/SMA dari pemerintah kabupeten/kota ke pemerintah provinsi , kurikulum, dan ujian nasional.
“Full day school ini belum bisa diterapkan di semua sekolah. Sehingga, jika diimplementasikan maka sifatnya fakultatif. Hanya diterapkan di sekolah yang memungkinkan,†sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016