Samarinda, (Antara Kaltim) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur minta dilibatkan aktif dalam proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), karena organisasai ini terdiri dari semua pengusaha sehingga memahami tentang perjalanan usaha.
"Setiap tahun kami memang diundang menghadiri musrenbang, tapi posisi kami sekedar udangan yang kapasitasnya sekedar mengetahui, tidak diminta merencanakan maupun merumuskan. Semua rumusan dilakukan pemerintah," ujar Syaiful Anwar, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Provinsi Kaltim di Samarinda, Selasa.
Ke depan, lanjutnya, ia minta pemerintah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota melibatkan aktif perwakilan Kadin, yakni di tingkat provinsi adalah Kadin Kaltim, sedangkan musrenbang di kabupaten/kota melibatkan masing-masing Kadin di daerah.
Dalam pembangunan ekonomi yang terkait dunia usaha, lanjutnya, pemerintah sebagai regulasi, sedangkan orang yang mengetahui secara pasti bagiamana menjalankan usaha, menghadapi masalah, dan bagaimana rumitnya perizinan, adalah para pengusaha.
Selama ini, lanjutnya, kehadiran perwakilan Kadin dalam musrenbang tidak lebih dari sekedar undangan yang mengiyakan dari sederat rencana maupun rumusan yang kemudian ditetapkan pemerintah, sedangkan isi di dalamnya, Kadin tidak mengetahui persis.
Ia mencontohkan, dalam program 2 juta ekor sapi oleh Pemprov Kaltim yang ingin diwujudkan hingga 2018. Itu merupakan program bagus dan harus didukung oleh semua pihak karena manfaatnya ke depan juga untuk percepatan perekonomian Kaltim.
Namun, lanjutnya, dukungan yang bisa pihaknya berikan untuk mewujudkan hal itu, hingga kini juga hanya sebatas bicara tanpa melakukan tindakan nyata, karena memang ia tidak mengetahui bagaimana teknis mengembangkan sapi yang sekarang hanya lebih 100 ribu ekor hingga tahun 2018 bisa menjadi 2 juta ekor.
Jika Kadin dilibatkan dalam hal ini, maka sesama pengusaha dan sebagai anggota Kadin, tentu akan dikoordinasikan untuk mendukung program itu secara riil, sehingga akan diketahui sentra pengembangannya, kerja sama dengan pengusaha perkebunan atau pengusaha lain terkait, hingga kemungkinan kendala yang akan dihadapi.
"Di Jepang, kalau untuk merumuskan perekonomian dan dunia usaha adalah para pengusaha. Kita di Indonesia tidak usah harus sama seperti di Jepang, tapi dilibatkan aktif saja, tentu hal ini dampaknya akan besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Syaiful. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016