Samarinda (ANTARA Kaltim)- Dibangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah, Convention Hall tidak lepas dari sejumlah permasalahan. Mulai dari bangunan yang dinformasikan retak hingga kebersihan yang sempat menjadi sorotan. Tidak hanya sampai disitu, kali ini bangunan yang digadang-gadang akan memberikan manfaat bagi Kaltim itu, kini disoal tentang ketidak jelasan nantinya siapa yang mengelola.
Anggota DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri mengatakan sudah cukup banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang tersedot untuk pembangunan mega proyek itu. Akan tetapi hingga saat ini manfaatnya bagi daerah masih dipertanyakan.
Menurutnya, sejauh ini Canvention Hall masih bergantung kepada APBD, tidak hanya membiayai pembangunan fisiknya saja melainkan hingga biaya perawatan/pemeliharaan yang setiap bulannya mencapai lebih dari Rp 80 juta.
“Rp 80 juta itu nilai yang cukup besar terlebih setiap bulan harus dikeluarkan. Padahal. Dalam kondisi keuangan daerah yang lagi lesu seperti sekarang seharusnya pemerintah mampu melakukan efesiensi dan lebih terfokus kepada program prioritas,†kata Zuhri.
Politikus asal Nasdem itu menjelaskan bahwa anggaran sebesar itu digunakan untuk membayar cleaning servis, keamanan, listrik, hingga air bersih. Apabila pembangunan sudah rampung seutuhnya maka diduga biaya pemeliharaan akan membengkak.
Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap tegas dengan segera merumuskan terkait siapa nantinya yang akan diserahkan untuk bertanggung jawab dalam mengelola Convention Hall. “Harus sesegara mungkin ini dibahas, karena memang beban pemeliharaannya cukup besar,†ujar Zuhri.
Pihaknya, memberikan saran agar memungkinkan dilakukan pola kerjasama dengan pihak ketiga agar memberikan hasil maksimal sehingga manfaatnya benar-benar mampu dirasakan oleh daerah dan masyarakat.
Melalui pola kerjasama yang baik dengan pihak ketiga maka secara tidak langsung akan mengurangi beban anggaran daerah, dan justru memberikan efek positif dengan adanya keuntungan yang nantinya akan diterima oleh Kaltim.(Humas DPRD kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Anggota DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri mengatakan sudah cukup banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang tersedot untuk pembangunan mega proyek itu. Akan tetapi hingga saat ini manfaatnya bagi daerah masih dipertanyakan.
Menurutnya, sejauh ini Canvention Hall masih bergantung kepada APBD, tidak hanya membiayai pembangunan fisiknya saja melainkan hingga biaya perawatan/pemeliharaan yang setiap bulannya mencapai lebih dari Rp 80 juta.
“Rp 80 juta itu nilai yang cukup besar terlebih setiap bulan harus dikeluarkan. Padahal. Dalam kondisi keuangan daerah yang lagi lesu seperti sekarang seharusnya pemerintah mampu melakukan efesiensi dan lebih terfokus kepada program prioritas,†kata Zuhri.
Politikus asal Nasdem itu menjelaskan bahwa anggaran sebesar itu digunakan untuk membayar cleaning servis, keamanan, listrik, hingga air bersih. Apabila pembangunan sudah rampung seutuhnya maka diduga biaya pemeliharaan akan membengkak.
Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap tegas dengan segera merumuskan terkait siapa nantinya yang akan diserahkan untuk bertanggung jawab dalam mengelola Convention Hall. “Harus sesegara mungkin ini dibahas, karena memang beban pemeliharaannya cukup besar,†ujar Zuhri.
Pihaknya, memberikan saran agar memungkinkan dilakukan pola kerjasama dengan pihak ketiga agar memberikan hasil maksimal sehingga manfaatnya benar-benar mampu dirasakan oleh daerah dan masyarakat.
Melalui pola kerjasama yang baik dengan pihak ketiga maka secara tidak langsung akan mengurangi beban anggaran daerah, dan justru memberikan efek positif dengan adanya keuntungan yang nantinya akan diterima oleh Kaltim.(Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016