Samarinda (ANTARA Kaltim) - Adanya temuan kasus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu di Jawa Barat (Jabar) mengundang keprihatinan Anggota Komisi IV DPRD Selamat Ari Wibowo.
Menurutnya BPJS Kesehatan di Kaltim perlu lebih meningkatkan sosialisasi mengenai program jaminan kesehatan tersebut. "Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meminimalkan timbulnya kasus-kasus serupa terjadi Kaltim," katanya.
Selain itu, disebutkan Politikus PKB ini bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak salah persepsi baik dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS, penerapan dan pola pembayarannya. Sebab walaupun sudah beberapa tahun berjalan, akan tetapi masih banyak warga yang sudah terdaftar justru tak mengerti cara membayarnya, hingga kerap terjadi keterlambatan.
Dengan adanya sosialisasi yang lebih optimal tidak ada lagi kesalah pahaman yang dapat merugikan pasien/masyarakat dan BPJS.
Selain itu juga masyarakat jadi tahu manfaatkan yang didapatkan jika terdaftar sebagai peserta. Untuk itu sosialisasi perlu diberikan secara menyeluruh terhadap masyarakat di daerah hingga ke pelosok desa, dan daerah terpencil.
"Masih banyak warga yang belum tahu manfaat ikut BPJS Kesehatan dan tata cara pendaftarannya, padahal program itu sangat membantu warga yang membutuhkan penanganan medis," ujarnya.
Diketahui, BPJS Kesehatan ditugaskan khusus pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, TNI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
Sementara BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013, untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi 1 Juli 2014. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Menurutnya BPJS Kesehatan di Kaltim perlu lebih meningkatkan sosialisasi mengenai program jaminan kesehatan tersebut. "Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meminimalkan timbulnya kasus-kasus serupa terjadi Kaltim," katanya.
Selain itu, disebutkan Politikus PKB ini bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak salah persepsi baik dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS, penerapan dan pola pembayarannya. Sebab walaupun sudah beberapa tahun berjalan, akan tetapi masih banyak warga yang sudah terdaftar justru tak mengerti cara membayarnya, hingga kerap terjadi keterlambatan.
Dengan adanya sosialisasi yang lebih optimal tidak ada lagi kesalah pahaman yang dapat merugikan pasien/masyarakat dan BPJS.
Selain itu juga masyarakat jadi tahu manfaatkan yang didapatkan jika terdaftar sebagai peserta. Untuk itu sosialisasi perlu diberikan secara menyeluruh terhadap masyarakat di daerah hingga ke pelosok desa, dan daerah terpencil.
"Masih banyak warga yang belum tahu manfaat ikut BPJS Kesehatan dan tata cara pendaftarannya, padahal program itu sangat membantu warga yang membutuhkan penanganan medis," ujarnya.
Diketahui, BPJS Kesehatan ditugaskan khusus pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, TNI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
Sementara BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013, untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi 1 Juli 2014. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016